JABARNEWS | INDRAMAYU – Penggunaan Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Penggunaan Dana Desa (DD) yang ada di Kabupaten Indramayu harus bisa digunakan dan dipertanggungjawabkan. Hal ini agar pembangunan di desa-desa bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada permasalahan yang muncul.
Hal tersebut ditegaskan Plt. Bupati Indramayu H. Taufik Hidayat ketika membuka kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bagi operator desa se-Kabupaten Indramayu, Selasa (19/11/2019) di Aula Bank Jabar Banten.
“Saat ini masih terdapat kesenjangan yang tinggi antara tuntutan kompetensi dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) di desa agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Karenanya dibutuhkan tools berupa aplikasi pengelolaan keuangan desa menjadi solusi terbaik untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Aplikasi Siskeudes hadir untuk memenuhi tools itu,” jelasnya.
Taufik menambahkan, penguatan pemerintahan desa sudah tercantum dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Indramayu seperti yang tertuang dalam “misi ke-6“ yakni menguatkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
Untuk mewujudkan itu, pemerintah desa mendapatkan dana yang cukup besar baik dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bagi hasil pajak dan penerimaan lainnya, di Kabupaten Indramayu APBDes tahun 2019 paling kecil Rp.1,5 miliar dan terbesar sampai Rp.3 miliar.
“Semua pengunaan dana desa harus terencanakan, dan jangan sembaragan dalam penggunaannya,” tegas Taufik.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaraka Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto, mengatakan, bimbingan teknis operator Siskeudes online tersebut sebagai upaya untuk peningkatan tata kelola keuangan desa tingkat Kabupaten Indramayu.
Kegiatan itu diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran dan berbasis aplikasi online. (CR4)
