aqua

Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Tipikor Rutilahu di Purwakarta

Program rehab rutilahu yang diduga terjadinya korupsi tersebut berasal dari anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.

Ilustrasi rehab rutilahu. (Foto: RRI)

Pihaknya pun dalam waktu dekat akan melakukan penelusuran tentang informasi itu, serta meminta penjelasan dari Fasilitator Rutilahu ditingkat desa yang mendapatkan program rutilahu

Eko memastikan pihaknya tidak menerima aliran dana yang diduga berasal dari toko bangunan yang memberikan cashback.

Baca Juga:

Anggota DPRD Jabar Meninggal Dunia Akibat Terpapar Covid-19

Berikut, Jenis Makanan Pembenteng Tubuh dari Virus Corona



"Saya malah baru dengar adanya dugaan cashback ini dari akang. Secepatnya akan kita telusuri informasi tersebut," kata Eko saat ditemui Jabarnews.com di ruang kerjanya, Senin (7/10/2019).

Dalam kesempatan itu Eko menjelaskan di tahun 2019 ini jumlah rumah yang mendapatkan program rutilahu dari Provinsi Jawa Barat melalui Distarkim Purwakarta sebanyak 1120 rumah yang tersebar di 7 kecamatan. Adapun 7 kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Tegalwaru, Plered, Sukatani, Jatiluhur, Sukasari, Bungursari dan Pasawahan.

"Rata-rata per rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp17,5 Juta," ujar Eko. (Zal)
Halaman sebelumnya  1 2 3
Tags : Korupsi Rutilahu Distarkim Purwakarta Dugaan Korupsi Pemprov Jabar Penegak Hukum Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Purwakarta

berita terkait

Ini Kabar Gembira untuk Guru Ngaji di Kota Bogor

Waduh, Lonjakan Kasus Covid-19 di Bandung Cukup Darurat

MUI Bahas Empat Fatwa di Munas ke-10

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi