JABARNEWS | DEPOK – Kendaraan pribadi, semakin meningkat jumlahnya, sementara itu penambahan panjang jalan sangat minim, sehingga melebihi kapasitas jalan yang telah ditentukan. Akibatnya kemacetan lalulintas yang sangat luar biasa terjadi. Ditambah lagi dengan angkutan umum yang belum memadai kenyamanannya, menyebabkan kemacetan berlarut-larut
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok telah membahas bus Jabodetabek Residence (JR) Conection yang diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi volume kendaraan. Hal itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Kota Depok yang setiap tahunnya kian parah.
“Kemacetan di Kota Depok disebabkan berbagai faktor, di antaranya jumlah kendaraan pribadi roda empat maupun roda dua terus bertambah, hingga kurangnya ruas jalan yang tidak dapat menampung volume kendaraan,” ujar Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana di Balai Kota Depok, Sabtu (23/11/2019).
Untuk itu, lanjut Dadang, pihaknya mulai fokus menyediakan transportasi umum, terutama di Jalan Margonda. Dengan dibenahinya transportasi umum, diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. “Kami siapkan juga infrastruktur pendukung lainnya, agar bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Margonda,” terangnya.
Menurut Dadang, saat ini, Dishub Kota Depok sedang membahas program bus Jabodetabek Residence (JR) Conection. Yakni angkutan permukiman sampai ke tujuan. Selain itu, Dishub Kota Depok juga akan mengaktifkan kembali jalur bus, dan membenahi kenyamanan angkutan kota (angkot) dengan menambahkan AC.
“Hal ini semua kami lakukan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, sehingga diharapkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan umum,” harapnya.
Dadang mengomentari wacana jalan berbayar elektrinik atau electronic road pricing (ERP) yang akan diterapkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Jalan Margonda pada 2020.
“Saya tegaskan bahwa hal tersebut belum ada dalam pembahasan. Dalam setiap kebijakan semua elemen (stakeholder) harus diikutsertakan. Keputusan tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang. Jadi saya meminta penerapan ERP di Jalan Margonda tidak dijadikan polemik, karena saat ini kami sedang fokus pada pembenahan transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya,” tandasnya. (Red)
