Polemik Pembubaran TP4D, Kejari Ciamis Menantikan Instruksi Pusat

Pembubaran ini dilakukan karena banyaknya keluhan yang menyatakan bahwa program tersebut justru menjadi dalih dari tindak korupsi.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis, Femi Irvan Nasution,. SH,. MH. (Foto: Tony/Jabarnews)

JABARNEWS | CIAMIS - Dengan adanya wacana pembubaran Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), usai pertemuan Menkopolhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis, Femi Irvan Nasution,. SH,. MH mengaku siap mengikuti perintah dan kebijakan dari Pusat.

Menurutnya, wacana pembubaran TP4D tersebut hingga saat ini pihaknya belum menerima surat edaran dari Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

Menko Polhukam, Jaksa Agung, Ketua KPK, dan Kapolri Gelar Rapat, Ada Apa?

Penggunaan Anggaran Kemanusiaan Negara untuk Covid-19 Diawasi Kejagung



"Pastinya kita akan menunggu keputusan resmi dari pimpinan pusat, jika seandainya surat itu resmi turun dan harus dibubarkan, saya kira itu harus dilaksanakan," ujarnya kepada Jabarnews.com, Selasa (26/11/2019).

Femi mengaku, selama ini TP4D Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis telah mengawal dan mendampingi kegiatan pembangunan di wilayah Ciamis dan Pangandaran secara maksimal.

"Selama belum ada keputusan resmi dari Kejaksaan Agung, fungsi TP4D di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran masih tetap berjalan, kecuali sudah ada keputusan resmi pembubaran, maka fungsi TP4D kita akan hentikan," tambahnya.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Polemik TP4D Menkopolhukam Jaksa Agung Mahfud MD Kejaksaan Negeri Ciamis Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Ciamis

berita terkait

Ini Langkah Prabowo Hadapi China Terkait Polemik Natuna

IPW: Novel Adalah Tersangka Kasus Penembakan di Bengkulu

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi