JABARNEWS | SUBANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempatkan diri inspeksi ke RSUD Subang sebelum meninjau proyek Pelabuhan Patimban. Presiden melakukan sidak layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Subang.
“Hampir 90 persen yang kita tanyai sudah pakai Kartu Indonesia Sehat dan memang tadi 70 persen pakai PBI yang gratis dari pemerintah, yang 20 persen bayar. Sama seperti yang di Lampung, angkanya hampir sama, artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS dalam rangka pelayanan kesehatan,” kata Presiden. Jumat (29/11/2019).
Presiden, dalam inspeksi mendadak yang dilakukan atas inisiatifnya, mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang di Jalan Brigjen Katamso pukul 09.15 WIB.
Setiba di rumah sakit itu, Kepala Negara langsung mengunjungi Ruang Asoka, salah satu instalasi perawatan kelas 3 (tiga). Di ruang perawatan itu, Presiden berbincang dengan pasien yang sedang menjalani perawatan.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, melalui sidak ini Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan.
“Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik,” kata Bey.
Dalam inspeksi itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD Subang drg. Ahmad Sopyan, dan Wakil Direktur RSUD Subang Pelayanan dr. Ahmad Nasuhi.
Setelah melakukan inspeksi selama sekitar 40 menit, Presiden meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB. Presiden kemudian langsung bertolak menuju Pelabuhan Patimban.
Saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Pelabuhan Patimban, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dalam sidak tersebut hampir 90 persen pasien yang dia temu menggunakan Kartu Indonesia Sehat.
Ke depan, Jokowi berharap BPJS Kesehatan memperbaiki masalah untuk menekan defisit. Sebab, pemerintah sudah menanggung iuran masyarakat.
“Kalau BPJS yang memang harus diselesaikan kan di BPJS nya bukan di rumah sakitnya bukan di pemegang BPJS nya. Di institusi BPJS nya bgm agar defisit bisa dikendalikan. Pemerrintah sudah keluar duit banyak banget 133 juta sudah dicover oleh pemerintah, 96 juta oleh pemerintah pusat dan sisanya itu Pemda. Gede banget ini,” tandas Jokowi. (Red)
