Surat Edaran Jadi Tak Berlaku, Ridwan Kamil Tetapkan Kepgub UMK 2020

Kepgub ini menyatakan tidak berlakunya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Foto: Humas Jabar)

JABARNEWS | BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tertanggal 1 Desember 2019.

Kepgub ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Baca Juga:

Emil Minta Wanadri Rancang West Java Resilience Culture Blue Print

Terima Delegasi Selangor, Emil Tawarkan One Village One Company



Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, menyebutkan penetapan Keputusan Gubernur yang berisi sembilan poin ketetapan ini berisi keberpihakan Pemprov Jabar terhadap seluruh eksponen masyarakat, baik terhadap pengusaha maupun pekerja di sektor umum maupun padat karya.

"(Pada salah satu poinnya) Terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan kesepakatan bipartit dg pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans Provinsi Jabar," katanya di Bandung, Minggu (1/12/19).

Eni menyebutkan UMK Kabupaten/Kota dengan besaran yang tercantum pada Kepgub, mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8
Tags : UMK Jabar Ridwan Kamil UMK 2020 Pemprov Jabar Surat Edaran Keputusan Gebuernur Kepgub Jabar Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal Berita Gedung Sate

berita terkait

Sakip Award 2018, Jabar Kembali Raih Predikat

Motor Listrik dan Sepeda Listrik Wajib Bayar Pajak!

Jabar Sabet APPSI Gubernur Awards Di Surabaya

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi