Ribuan Buruh Jabar Unras Protes Satu Poin SK Gubernur Soal UMK

Dalam tuntutannya Gubernur Jabar diminta membuat surat edaran ke Bupati/Walikota untuk fasilitas UMSK serta minta dicabutnya PP 78 Tahun 2015.

Ribuan massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Senin (2/12/2019). (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - Ribuan massa aksi buruh yang tergabung dari 18 serikat pekerja di Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Senin (2/12/2019).

Dalam aksi tersebut, massa menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 dengan Surat Keputusan (SK), bukan berdasarkan dengan Surat Edaran (SE) yang tidak lazim. Sehingga dapat merugikan kaum pekerja.

Baca Juga:

Sakip Award 2018, Jabar Kembali Raih Predikat

Gubernur Jawa Barat Bersama Ulama Bahas Lingkungan dan Kebencanaan



"Kami juga mendukung agenda aksi selanjutnya yang lebih luas jika dalam aksi 2 Desember 2019 ini, jika Gubernur Jabar masih belum memenuhi tuntutan para buruh. Maka pada 3 dan 4 Desember dan seterusnya buruh akan melakukan aksi besar-besaran di semua kawasan industri di seluruh Jawa Barat," kata Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi.

Pihaknya menilai, SE bernomor 561/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sangat merugikan pekerja/buruh, dan menunjukkan Gubernur Jabar tidak memahami fisosofi dari upah minimum.

Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto dalam orasinya menegaskan dalam SK yang telah ditertibkan pada tanggal 1 Desember, ada hal mengganjal di poin 7 Huruf D.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Serikat Pekerja Gedung Sate Upah Minimum Kota/Kabupaten UMK 2020 KSPSI Jabar Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Bandung Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Alhamdulillah, Besok PT Pos Bayar Gaji Karyawan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi