JMN Channel


Jokowi Tanda Tangan PP E-Commerce, Olshop Bersiap Kena Pajak

PP ini mencakup perdagangan yang dilakukan dengan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik.

Ilustrasi (Foto: Net)

"Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan," seperti dikutip Pasal 8 PP Nomor 80/2019.

Para PMSE juga diharuskan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kualitas, harga, dan legalitas barang dan jasa yang ditawarkan.

Baca Juga:

Berikut Besaran Zakat Fitrah 1442 Hijriah Seluruh Daerah Di Jawa Barat

Ini Tanggapan Menag Terhadap Kasus Joseph Paul Zhang



Apabila ada konsumen yang merasa dirugikan setelah transaksi dengan sistem PMSE, dalam Pasal 18 PP tersebut, konsumen diperbolehkan untuk melaporkan langsung kepada menteri. Sayangnya, tidak didetailkan menteri siapa yang ditunjuk dan bagaimana mekanisme pelaporannya.

Hal penting

Dalam Pasal 21 PP Nomor 80/2019, PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri, wajib hukumnya untuk mengikuti peraturan dalam PP tersebut.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Peraturn Pemerintah PP Nomor 80/2019 Jokowi Tetapkan e-Commerce PMSE Peraturan Pajak Pedagang Online Wajib Pajak Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Menjajal Olahraga Paralayang Di Tempat Wisata Gunung Lingga Sumedang

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kg Narkoba dari Malaysia

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi