aqua

Jokowi Tanda Tangan PP E-Commerce, Olshop Bersiap Kena Pajak

PP ini mencakup perdagangan yang dilakukan dengan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik.

Ilustrasi (Foto: Net)

"Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan," seperti dikutip Pasal 8 PP Nomor 80/2019.

Para PMSE juga diharuskan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kualitas, harga, dan legalitas barang dan jasa yang ditawarkan.

Baca Juga:

Waduh! 43 Nakes di Kota Bandung Terpapar Positif Covid-19

Libur Panjang, KAI Sebut Terjadi Peningkatan Pemesanan Tiket Kereta Api



Apabila ada konsumen yang merasa dirugikan setelah transaksi dengan sistem PMSE, dalam Pasal 18 PP tersebut, konsumen diperbolehkan untuk melaporkan langsung kepada menteri. Sayangnya, tidak didetailkan menteri siapa yang ditunjuk dan bagaimana mekanisme pelaporannya.

Hal penting

Dalam Pasal 21 PP Nomor 80/2019, PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri, wajib hukumnya untuk mengikuti peraturan dalam PP tersebut.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Peraturn Pemerintah PP Nomor 80/2019 Jokowi Tetapkan e-Commerce PMSE Peraturan Pajak Pedagang Online Wajib Pajak Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Simak! Berikut Ini Tips Jitu Tangkal Covid-19 saat Musim Hujan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi