Live Stream Bandung 132 TV


Jokowi Tanda Tangan PP E-Commerce, Olshop Bersiap Kena Pajak

PP ini mencakup perdagangan yang dilakukan dengan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik.

Ilustrasi (Foto: Net)

Beberapa hal di antaranya, yakni para dagang daring baik dalam negeri atau luar negeri wajib menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet.

Selain itu juga harus menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) dan menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Resmikan Alun-alun Majalengka, Ridwan Kamil Berpesan Hal Ini

Waduh! Harga Daging Ayam Kalah Saing dengan Luar Negri, Akankah Impor?



Para dagang daring juga harus menyampaikan data dan/atau infromasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

"Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik melakukan berbagi pakai data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, otoritas terkait, dan/ atau pemerintah daerah dengan mengacu pada ketentuan mekanisme berbagi pakai data dan/atau informasi," jelas Pasal 21 ayat (3).

Artinya, para pedagang daring harus siap apabila datanya tersebut juga diketahui dan didistribusikan lagi kepada lembaga pemerintah atau nonpemerintah, serta otoritas atau pemerintah daerah.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Peraturn Pemerintah PP Nomor 80/2019 Jokowi Tetapkan e-Commerce PMSE Peraturan Pajak Pedagang Online Wajib Pajak Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi