JMN Channel


Jokowi Tanda Tangan PP E-Commerce, Olshop Bersiap Kena Pajak

PP ini mencakup perdagangan yang dilakukan dengan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik.

Ilustrasi (Foto: Net)

Kemudian, apabila dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, para pedagang daring harus bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum.

"Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut," tulis Pasal 22 PP Nomor 80/2019.

Baca Juga:

Berikut Besaran Zakat Fitrah 1442 Hijriah Seluruh Daerah Di Jawa Barat

Ini Tanggapan Menag Terhadap Kasus Joseph Paul Zhang



Pelaku Usaha juga wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen. Setidaknya dalam situsnya harus mencakup alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan konsumen, mekanimse tindak lanjut pengaduan. Juga petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan dan harus memberi jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Tidak kalah penting, dalam Pasal 59, pelaku usaha juga wajib untuk menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang. (Red)


Halaman sebelumnya  1 2 3 4
Tags : Peraturn Pemerintah PP Nomor 80/2019 Jokowi Tetapkan e-Commerce PMSE Peraturan Pajak Pedagang Online Wajib Pajak Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Menjajal Olahraga Paralayang Di Tempat Wisata Gunung Lingga Sumedang

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kg Narkoba dari Malaysia

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi