aqua

Jokowi Tanda Tangan PP E-Commerce, Olshop Bersiap Kena Pajak

PP ini mencakup perdagangan yang dilakukan dengan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik.

Ilustrasi (Foto: Net)

Kemudian, apabila dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, para pedagang daring harus bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum.

"Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut," tulis Pasal 22 PP Nomor 80/2019.

Baca Juga:

Uu Ruzhanul Ulum: Jabar Selatan Daerah yang Dipertimbangkan Politiknya

Permensos Regulasi Linjamsos Disederhanakan Jadi Tiga, Ini Alasannya



Pelaku Usaha juga wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen. Setidaknya dalam situsnya harus mencakup alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan konsumen, mekanimse tindak lanjut pengaduan. Juga petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan dan harus memberi jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Tidak kalah penting, dalam Pasal 59, pelaku usaha juga wajib untuk menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang. (Red)


Halaman sebelumnya  1 2 3 4
Tags : Peraturn Pemerintah PP Nomor 80/2019 Jokowi Tetapkan e-Commerce PMSE Peraturan Pajak Pedagang Online Wajib Pajak Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Anak Muda Yakin Tak akan Tertular COVID-19, Ini Kata IDI

CULTURA Konsisten Bawa Budaya Indonesia di Setiap Lagunya

Momen Sumpah Pemuda, Pramuka Bentuk Satgas Relawan Covid-19

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi