JABARNEWS | BANDUNG – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) melalui Menkumham, Yasonna H. Laoly memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan kepada Gubernur Jabar dan 18 Bupati/Wali Kota se-Jabar.
Penghargaan tersebut diberikan berkat inovasi, jasa, dan komitmen gubernur dan kepala daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya desa dan kelurahan melalui pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Kemudian 18 Bupati/Wali Kota yang mendapat penghargaan yakni Bupati Bogor, Bupati Sukabumi, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Bupati Purwakarta, Bupati Subang, Bupati Cirebon, Bupati Majalengka, Bupati Kuningan, Bupati Bandung, Bupati Sumedang, Bupati Garut, Bupati Ciamis, Bupati Pangandaran, Bupati Bandung Barat, Bupati Tasikmalaya, serta Wali Kota Depok dan Wali Kota Bandung.
Adapun Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya telah memenuhi kriteria sadar hukum berdasarkan SE Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenhumkam serta penilaian E-Darkum oleh Pemda Provinsi Jabar.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum program desa/kelurahan sadar hukum akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan tentang hukum.
Apabila tingkat ketaatan hukum masyarakat tinggi, lanjut Uu, kegiatan pembangunan pun akan berjalan dengan baik dan situasi keamanan akan kondusif.
“Karena dengan kita taat pada hukum maka seluruh aktifitas yang ada di Jawa Barat akan nyaman, aman, tenang, dan kondusif karena mereka (masyarakat) tidak melanggar hukum. Kegiatan sehari-hari aman, tidak ada ketakutan dan lainnya. Artinya hukum adalah sesuatu untuk melindungi kehidupan kita,” kata Uu dalam acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award Pemda Provinsi Jabar Tahun 2019 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (4/12/19).
Uu menegaskan bahwa predikat sebagai provinsi dengan desa/kelurahan sadar hukum terbanyak di Indonesia pun membuktikan bahwa Jabar adalah provinsi yang menjunjung tinggi toleransi.
“Terbukti masyarakat Jawa Barat adalah peraih penghargaan dalam kesadaran hukum tertinggi dan terbanyak dibanding provinsi lain. Berarti dengan kesadaran hukum, soal intoleransi terhapus,” jelasnya.
Untuk itu, Uu berharap jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Jabar akan semakin meningkat tiap tahunnya. Pihaknya pun akan terus melakukan upaya pembinaan melalui penyuluhan kepada seluruh desa/kelurahan yang ada di 27 kabupaten/kota.
Sementara itu, Menkumham mengapresiasi upaya Pemda Provinsi Jabar dalam mendukung program pembinaan desa/kelurahan sadar hukum ini. Menurutnya, pencapaian Jabar merupakan bentuk sinergitas antara pemda dan pemerintah pusat.
“Memang Jawa Barat memperoleh persentase tertinggi hampir 50 persen (dari jumlah desa/kelurahan di wilayahnya) sudah mempunyai predikat sadar hukum. Dan bagi desa/kelurahan yang sudah menerima (predikat desa/kelurahan sadar hukum), teruslah meningkatkan kesadaran hukum warganya,” ujar Yasonna.
Yasonna menuturkan, hukum adalah upaya negara untuk menjaga tatanan kehidupan agar kita bisa bekerja dan melaksanakan pembangunan yang berujung kepada kemajuan bangsa.
“Korelasi kesadaran hukum dan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa sangat erat sekali. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat di suatu negara semakin maju dan berkembanglah bangsa dan negara itu,” tuturnya.
Terkait Desa/Kelurahan Sadar Hukum, ada empat dimensi indeks yang menjadi kriteria penilaian yaitu akses informasi (20 persen), implementasi hukum (40 persen), akses keadilan (20 persen), serta demokrasi dan regulasi (20 persen) dengan kategori desa/kelurahan sadar hukum tinggi, cukup, dan kurang.
Saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berupaya meningkatkan pencapaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai kelanjutan dari program keluarga sadar hukum.
Hingga 2018, Jabar memiliki 2.640 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari 5.312 desa dan 645 kelurahan yang ada. Dan di tahun 2019, sebanyak 130 desa/kelurahan (116 des dan 14 kelurahan di 97 kecamatan) telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Totalnya, Jabar memiliki 2.770 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan rincian 2.272 desa dan 498 kelurahan sekaligus menjadi provinsi dengan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum terbanyak di Tanah Air. (Rnu)
