bjb

Walhi: Indonesia Tengah Darurat HAM dan Lingkungan Hidup

Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid, (Foto: Net)

"(Undang-undang) itu sudah 'rigid' menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat," katanya.

Namun, kata dia, pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan hidup justru dihadapkan dengan kriminalisasi dan aksi kekerasan.

Baca Juga:

Wagub Jabar: Hari Lingkungan Hidup, Warga Diharapkan Lebih Peduli

Setelah Kantongi Izin, Jasa Medivest Siap Kelola 24 Ton Limbah Medis/Hari



Kondisi tersebut, katanya lebih lanjut, tentu saja bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada dan akan semakin mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.

"Karena orang jadi takut untuk bersuara, karena ancamannya kriminalisasi. Kriminalisasi yang sekarang digunakan contoh-contohnya seperti kasus bendera terbalik, pakai pasal komunisme, undang-undang ITE seperti yang dialami kawan-kawan Walhi NTT, dan seterusnya," ujarnya.

Kemudian, selain kriminalisasi, aksi kekerasan yang hingga berakibat pada kematian juga dialami oleh sejumlah aktivis lingkungan, dan fenomena tersebut, katanya, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga fenomena global.

"Jadi pejuang lingkungan hidup ini sebenarnya yang berjuang untuk kebaikan bersama justru mengalami kerentanan yang semakin besar. Jadi pelanggaran HAM itu berjalan beriringan dengan investasi yang masuk," demikian Khalisah Khalid. (Ara)
Halaman sebelumnya
Tags : Walhi Lingkungan Hidup Darurat Demokrasi Walhi Indonesia Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Hati-hati, Tujuh Situ Di Kota Depok Tercemar Sedang Hingga Berat

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi