JABANEWS | JAKARTA – Konsultasi Publik Analisis Dampak Lingkungan lahan 400 hektar yang diklaim Badan Otorita Labuan Bajo – Flores (BOP-LBF) hanya mengundang 44 orang dan lembaga, Kamis (12/12/2019). Sementara, DPRD Manggarai Barat (Mabar) tidak diundang.
Terkait hal ini, Heribertus Baben selaku Ketua Ikatan Keluarga NTT FLOBAMORAROSA Bogor Timur menilai rapat tersebut tidak berpihak pada kepentingan rakyat tanpa hadirnya representasi rakyat. Padahal kata Heri, rapat tersebut merupakan hajatan penting. Sebab sangat berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal dan kehidupan masyarakat Manggarai Barat.
“Malah yang diundang pribadi-pribadi perorangan yang tidak tahu mewakili apa mereka. DPRD adalah lembaga yang resmi oleh undang-undang mewakili masyarakat Manggarai Barat,” ujar Heri kepada Jabarnews di Jakarta, Kamis (12/12).
Cakupan wilayah BOPLF kata Heri seluruh Flores dan sangat berkaitan satu Kabupaten dengan yang lainnya. Sejatinya, semua elemen masyarakat di daratan Flores yang berdampak atas kehadiran BOPLF ini harus diundang.
“Tapi mereka tidak lakukan itu. Misalnya mereka tidak mengundang elemen masyarakat dari kabupaten Ngada, yang menurut salah satu direktur BOP rencananya nanti hutan produksi di kaki gunung Inerei akan dipakai sebagai pengganti tukar guling lahan hutan 400 hektar yang diambil oleh BOPLF di Labuan Bajo,” tegasnya.
Bahkan kata Heri, rapat tersebut tidak mengundang pakar lingkungan untuk memberikan masukan terhadap dampak lingkungan jika hutan daerah itu akan dialih fungsikan menjadi kawasan yang berisi gedung-gedung.
“Hal ini akan berdampak pada lingkungan masyarakat disekitarnya. Tahun lalu kawasan Labuan Bajo mengalami kebanjiran dan banyak tanah longsor karena kerusakan hutan. Oleh karena itu saya minta kepada BOPLF untuk melakukan rapat konsultasi public lagi yang lebih besar yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di Flores,” tukasnya. (Odo)
