JABARNEWS | MALUKU UTARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Pemprov Makulu Utara (Malut) menandatangani 10 Perjanjian Kerja Sama (PKS) di berbagai bidang mulai pemberdayaan koperasi hingga pembangunan kehutanan.
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba melalui Asisten III Bidang Administrasi, Salmin Janidi mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate Kota Bandung 9 Juli lalu.
“Pada pertemuan (Juli) lalu, pembicaraan kesepakatan baru terdapat dua kerja sama. Kali ini ada 10 OPD yang kerja sama lagi. Tujuannya untuk menyinkronkan kesepakatan kedua daerah,” kata Salmin, saat penandatanganan PKS dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah di Kantor Gubernur Maluku Utara, Jl. Trans Halmahera, Gosale Puncak, Oba Utara, Sofifi, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Malut, Kamis (12/12/19).
Ia menambahkan bahwa tantangan pembangunan Sofifi ibu kota Maluku Utara adalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, kinerja ekonomi, kolaborasi, dan tata kelola pembangunan.
“Semoga bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dan evaluasi secara rutin sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari kerja sama ini,” tambahnya.
Untuk itu, lanjut Salmin, pembangunan Sofifi memerlukan masukan termasuk dari Jabar.
“Sofifi masuk main project RPJMN 2020-2024, jadi perlu banyak masukan,” ucapnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Jabar, Ferry Sofwan Arif menjelaskan kerja sama dengan Pemda Provinsi Malut merupakan salah satu implementasi wujud kolaborasi.
“Itu sesuai visi Jabar Juara Lahir dan Batin melalui inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan pembangunan kedua daerah. Diharapkan (kerja sama) dapat segera diimplementasikan dan dapat dilakukan penandatanganan dalam tahap berikutnya,” ujarnya.
“Dan semoga hal ini menjadikan konsep kerja sama kewilayahan di Indonesia sehingga mendukung kesuksesan pembangunan dan pemerataan pembangunan nasional,” sambungnya.
Adapun 10 PKS antara Pemda Provinsi Jabar dan Malut ini meliputi: (1) Peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (Inspektorat Daerah); (2) Peningkatan kapasitas pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah (Bapenda); (3) Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil).
Lalu, (4) Peningkatan pelaksanaan sistem informasi industri kecil dan menengah, pengembangan kawasan industri, sentra industri dan misi dagang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan); (5) Penelitian, pengembangan dan penguatan inovasi daerah untuk percepatan prioritas pembangunan daerah (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah).
Berikutnya, (6) Pembangunan bidang komunikasi dan informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika); (7) Peningkatan mutu dan manajemen pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan); (8) Kerja sama pembangunan kehutanan (Dinas Kehutanan).
Serta, (9) Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perhubungan (Dinas Perhubungan); dan (10) peningkatan mutu pendidikan SMA/SMK/pendidikan khusus dan layanan khusus, guru dan tenaga pendidikan.
Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Dani Ramdan, acara penandatanganan kerja sama antara Jabar dan Malut diharapkan saling mengisi dan menjadi masukan dalam kemajuan kemajuan pembangunan.
“Termasuk tukar-menukar sisi sumber daya alam dan potensi perdagangan. Dengan begitu Jabar dan Malut bisa maju bersama. Dengan cara itu visi Jabar Juara Lahir Batin melalui kolaborasi dan inovasi terwujud,” jelas Dani.
Turut hadir sebagai perwakilan perangkat daerah Provinsi Jabar dalam acara penandatanganan PKS kali ini antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah Hening Widiatmoko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Setiaji, Kepala Dinas Kehutanan Epi Kustiawan, serta Kepala Dinas Kesehatan dr. Berli Hamdani Gelung Sakti.
Sebelumnya, telah ditandatangani satu kesepakatan bersama (Mou) di bidang perikanan dan kelautan antara Pemda Provinsi Jabar dan Malut pada 9 Juli 2019. Selain itu, kerja sama juga sudah dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait replikasi aplikasi Simpatik. (Rnu)
