JABARNEWS | CIANJUR – Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, akan menggelar aksi unjuk rasa (unras) mengenai permasalahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rabu (17/12/2019).
Aksi unras digelar tersebut satu titik, tujuannya kepung Pendopo Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur, menyampaikan aspirasi. Yaitu besok (18/12/2019) aksi massa akan menerjunkan sekitar 50 orang mahasiswa.
Presiden BEM-KM Unsur Cianjur, Isal Salman mengatakan Cianjur darurat IPM. Bahkan diposisi terendah sejak Jawa Barat Barat. Pembangunan manusia sesungguhnya memiliki makna yang luas, ide dasar dari pembangunan manusia yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.
“Maka itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya,” jelasnya.
Ia menyampaikan, melalui berbekal konsep ini, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya, untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.
“Nah, dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir,” jelas Isal.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Sementara, salah satu Koordinator lapangan (korlap), Ari memaparkan, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.
Indonesia mulai menghitung IPM secara berkala setiap tiga tahun sejak 1996. Untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan, dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU), mulai tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun.
“IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,” paparnya.
Masih kata Ari, IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
“IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, atau negara. Berkaitan dengan IPM yang diterbitkan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik), Kota Bandung merupakan kota yang memiliki IPM Paling tinggi di Jawa Barat yaitu mencapai angka 81,06.Sementara itu, Kabupaten Cianjur berada diposisi terendah se-Jawa Barat yaitu diangka 64,62 (Update terakhir: 23 April 2019),” pungkasnya. (CR2)
