JABARNEWS | BANDUNG – Menjelang perayaan Natal dan tahun baru, Polisi Daerah (Polda) Jawa Barat akan menerjunkan 18.330 personel dalam Operasi Lilin Lodaya 2019. Sedangkan, TNI akan menurunkan 5.200 personel. Kemudian, instansi lain yang terkait akan melibatkan 4.029 personel.
Tentunya, hal tersebut dilakukan guna mencegah segala bentuk tindak kejahatan yang dapat terjadi. Operasi Lilin Lodaya 2019 akan berlangsung dari 23 Desember 2019 sampai 1 Januari 2020 yang akan disebar di semua kota.
Secara nasional, Operasi Lilin Lodaya 2019 melibatkan 191.807 personel pengamanan gabungan, terdiri dari 121.358 personel Polri, 17.190 personel TNI, serta 55.259 personel yang berasal dari instansi terkait, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Pemadam Kebakaran, Linmas, dan instansi lainnya.
Jumlah tersebut akan disebar di 1.792 titik pos pengamanan, 745 pos pelayanan, dan 45 titik pos terpadu di seluruh wilayah Indonesia.
Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudy Sufahriadi menyatakan, pihaknya pun akan berupaya mengurai titik-titik kemacetan di Jabar. Salah satunya dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas, termasuk di daerah Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek).
“Pastinya dengan hari-hari yang lalu Japek-nya akan menolong dan membantu memperlancar (arus kendaraan). Tapi, kalau dengan jumlah (kendaraan) nanti, kalau menumpuk, itu pasti tetap macet. Titik tumpuknya akan di Jawa Barat, kita akan berusaha mengurai. Dan rekayasa lalu lintas sudah disiapkan semua,” kata Rudy saat Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya 2019 dalam Rangka Pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (19/12/2019).
Pada kesempatan yang sama, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Dalam amanatnya, Kapolri menyatakan bahwa operasi kali ini mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.
“Strategi yang diterapkan dalam operasi ini adalah mengedepankan tindakan preemtif dan preventif dengan didukung kegiatan intelijen berupa deteksi dini dan deteksi aksi, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional,” ucap Nugroho.
Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh Kasatwil harus dapat bersinergi dengan stakeholder terkait untuk menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan menerapkan strategi yang tepat guna untuk mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada, sesuai dengan karakteristik kerawanan masing-masing daerah. (RNU)
