Gubernur Jabar Usul Program Pembangunan Kepada DPR RI

JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan tiga solusi guna meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di Jabar kepada Komisi II DPR RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/12/2019).

Solusi pertama adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya, dengan penduduk nyaris 50 juta jiwa, 27 pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memberikan pelayanan publik secara optimal.

“Yang sudah siap (DOB) sudah banyak, kalau pakai rasio di Jawa Timur harusnya di Jawa Barat itu 40 daerah. Saya dengar dari pusat, (DOB) banyak yang gagal. Tapi, saya bilang definisi yang kurang berhasil itu di luar Jawa karena SDM (Sumber Daya Manusia), dan lain-lain. Tapi, di Jawa Barat ini secara SDM sangat siap,” kata Gubernur yang sering disapa Kang Emil ini.

Baca Juga:  Perang Sarung di Depan Gedung Generasi Muda Viral, 9 Remaja Diamankan

Apabila pemekaran tingkat dua tidak dapat dilakukan, pemekaran desa dapat menjadi solusi selanjutnya. Emil pun meminta desa-desa di Jabar yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak agar dapat dimekarkan.

“Jika daerah tingkat duanya tidak bisa, mohon desa-desa kami juga karena jaraknya besar-besar, penduduknya banyak, bisa dimekarkan, sehingga kesejahteraan dan pelayanan bisa lebih dekat,” jelasnya.

Solusi yang terakhir adalah keadilan fiskal. Hal itu berkaitan dengan kebijakan anggaran pemerintah pusat, yang mana besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah ditentukan oleh jumlah daerah, bukan jumlah penduduk.

Baca Juga:  Pilgub Jabar 2024, PPP Sudah Menyiapkan Nama Bakal Calon

“Jadi, penduduk kami lebih banyak tapi dukungan dari pusat kita bisa gapnya Rp.15 triliun lebih sedikit. Jadi, satu orang di Jawa Timur itu dibiaya Rp.1 juta per kapita per orang oleh pusat, warga Jawa Barat hanya Rp.600 ribu,” ungkapnya.

Kalau memang tidak bisa DOB dimekarkan, kata Emil, tolong buatlah sebuah keadilan politik keuangan yang berbanding lurusnya jangan dengan jumlah daerah, tapi dengan jumlah penduduk.

“Jadi, saya kira tiga harapan itu bisa membawa perubahan signifikan terhadap Jawa Barat,” tegasnya.

Sementara itu, Komisi II DPR RI yang diketuai Saan Mustofa menyampaikan usulan DOB Jabar ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Baca Juga:  Warga Garut Bakar Pabrik Milik WNA Asal Korea

“Nanti kita akan sampaikan, karena banyak sekali (usulan DOB). Komisi II hampir tiap hari menerima aspirasi terhadap DOB. Tapi kebanyakan dari timur, dari Jawa Barat sendiri belum pernah ada yang datang terkait dengan DOB,” ujar Saan.

Saan pun mengatakan, pihaknya akan berdikusi dengan Kemendagri untuk membuka moratorium. Selain itu, dia bakal mendorong supaya DOB dapat direalisasikan.

“Kami akan mendiskusikan dengan Kemendagri untuk membuka moratorium, tapi moratorium yang terbatas. Dibukanya terbatas untuk daerah-daerah yang sangat penting dan memang objektifnya sangat membutuhkan DOB. Tapi kita dari Komisi II nanti akan berusaha mendorong semaksimal mungkin agar DOB ini bisa diwujudkan,” pungkasnya. (RNU)