JABARNEWS | GARUT – Mungkin tidak semua orang akrab dengan istilah stunting. Padahal, menurut Badan Kesehatan Dunia, Indonesia ada di urutan ke-lima jumlah anak dengan kondisi stunting.
Pada anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Garut telah mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar dengan rincian penggunaan untuk sosialisasi dan pemberian makanan tambahan gizi bagi anak-anak dan ibu.
Namun Legislator DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan menyayangkan dana Rp1 miliar itu diketahui dalam rincian pemanfaatannya lebih besar untuk kegiatan sosialisasi, sedangkan untuk makanan tambahan sebagai penunjang gizi anak atau ibu hanya sebesar Rp300 juta.
“Pemerintah daerah jangan banyak menggunakan anggaran penanggulangan kasus stunting untuk kegiatan sosial yang sifatnya seremonial, tetapi harus lebih besar alokasinya untuk masalah inti yakni pemberian gizi dan pelayanan kesehatan,” jelasnya. Minggu (22/12/2019).
Ia menuturkan, DPRD Garut siap mendorong alokasi anggaran untuk mengatasi masalah stunting yang saat ini Garut termasuk daerah paling tinggi kasus tersebut.
“2020 ini Dinkes menganggarkan Rp1 miliar itu hanya Rp300 juta untuk makanan tambahan, sisanya hanya kegiatan penunjang,” katanya.
Ia menambahkan, upaya mengatasi kasus stunting tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh semua pihak harus terlibat agar kasus tersebut tidak terjadi di Garut.
Salah satunya, kata dia, jajaran DPC PDI Perjuangan menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan sembako dan pengobatan gratis kepada warga di Kelurahan Ciwalen yang terdata daerah cukup banyak kasus stuntingnya.
“Anggaran itu (Rp1 miliar) kurang maksimal, untuk itu bisa dibantu dari partai politik, apalagi kita partainya Pak Jokowi (Presiden) yang sangat konsen dalam mengatasi stunting,” katanya.
Ia berharap, adanya bakti sosial dengan membagikan pangan bergizi dan pengobatan gratis bisa mencegah kasus stunting di wilayah Ciwalen, Garut Kota, sekaligus menurunkan angka stunting di Jabar. (Ara)
