JABAR NEWS | KAB. BEKASI – Ratusan Marketing Apartemen Meikarta Cikarang belum mendapatkan gaji selama sebulan terakhir.
Gaji sebesar Rp. 5 juta yang seharusnya mereka terima per 28 Agustus tersebut, hingga kini belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan. Bahkan ada pula dari mereka yang mengaku belum menerima gaji selama dua bulan terakhir, sejak Juli.
Salah seorang Marketing berinisial Za mengaku belum mendapatkan gaji. Berbagai cara sudah ditempuh dengan melengkapi berkas-berkas lamaran kerja, absensi, data closingan customer ke pihak Supervisor (SPV). Tapi hingga kini pembayaran gaji belum diterima.
“Ya cuma janji-janji. Mereka belum memberikan hak kita, tapi sampai hari ini masih menuntut NUP, closingan, absensi. Bahkan sering memberikan ancaman denda dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak,” katanya.
Ia mengungkapkan, dalam kontrak kerja selama tiga bulan, tidak ada kesepakatan yang mengarah pada PHK kalau seandainya Marketing tidak bisa mendapat closingan customer selama satu bulan.
“Jadi, seharusnya mau ada closingan atau tidak, gaji harus tetap dibayarkan, karena itu hak kita,” ungkap Za.
Selain belum mendapatkan gaji, mereka juga mengalami tindakan semena-mena yang dilakukan oleh SPV. Banyak marketing yang sering menanyakan gaji, justru dikeluarkan dari grup whatssap (WA) oleh SPV bersangkutan. Ada pula SPV yang memberikan janji soal gaji, namun syaratnya gaji harus dikurangi Rp. 2 juta untuk membayar Nomor Urut Pemesanan (NUP).
Marketing lainnya SCA menambahkan, pihak Meikarta melalui adminnya selalu beralasan penundaan masalah pembayaran gaji. Dengan alasan input data marketing yang belum selesai.
Padahal system pendataan di Meikarta tidak sama seperti di pabrik-pabrik yang harus mendata satu-satu, jadi seharusnya lebih mudah. Namun setelah ditelusuri, ternyata banyak berkas lamaran Marketing berceceran tidak terurus.
“Kita setiap hari sudah ngisi data link. Udah nyerahin CV ke SPV. Tapi kalau dari admin team belum diserahkan ke admin Meikarta, ya sampai kapanpun juga gaji tidak akan pernah turun. Padahal tiap DGM itu mempunyai 3 admin. 1 SPV hanya membawahi 10 Marketing. Masa sih input data saja bisa lama?,” tambah SCA.
Kalau hal ini masih berlarut-larut tanpa adanya kejelasan, lanjutnya, permasalahan tersebut akan dikonsultasikan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Bahkan mereka juga mengancam akan menggelar unjuk rasa terkait dengan hal tersebut. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
