JABARNEWS | BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memaparkan hasil reses. Hasil reses ini dibagi menjadi beberapa bidang yaitu bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kebersihan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan.
Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat menyatakan selama masa reses pertama yang berlangsung akhir tahun 2019 banyak menerima aspirasi dari masyarakat tentang ekonomi kerakyataan.
“Intinya seluruhnya adalah kita bagaimana ingat untuk rakyat Jawa Barat. Intinya untuk meningkatkan rakyat yang sejahtera ini lebih sejahtera. Aspirasi yang paling banyak dari reses, kalau saya melihat itu ekonomi kerakyatan,” katanya di Bandung, Jumat (10/1/2020).
Politikus Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar ini mencontohkan saat pihaknya melaksanakan reses di dapilnya, yakni Kabupaten Sumedang. Di sana, kata Taufik, konstituennya meminta bantuan kepada pihaknya agar bisa memanfaatkan sumber mata air yang ada di kawasan tersebut.
“Seperti saat reses di Sumedang, ada mata air yang bagus tetapi tidak bisa dimanfaatkan warga setempat. Karena tidak ada pipa,” katanya.
Contoh lainnya, kata dia, warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan bisnis ternak kepada warga yang belum memiliki pekerjaan.
“Pengangguran di kita banyak, mungkin mereka ingin bergulir bisnis ternak sapi atau kambing. Rakyat tidak berpikir jauh, yang penting perut mereka bisa terisi,” katanya.
“Tugas dewan kan mengawasi dan mendorong. Ini lho rakyat itu butuh ini itu. Apa yang dirasakan rakyat mari kita bekerja bbareng untuk rakyat. Mari kita kerja bersama-sama untuk rakyat Jabar. Kalau istilah Pak Gubernur mah ‘ngaret’ (ngebut),” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menambahkan saat dirinya melaksanakan reses, masyarakat di Kabupaten Subang, membutuhkan pelabuhan untuk meningkatkan roda perekonomian warga sekitar sehingga pihaknya mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang.
“Saat saya reses di Kabupaten Subang akhir tahun kemarin, salah satu hal yang dibahas ialah terkait pelabuhan. Pembangunan pelabuhan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di Kabupaten Subang, khususnya di wilayah Patimban,” kata Ineu.
DPRD Provinsi Jawa Barat, kata Ineu mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera mewujudkan pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan saat ini perencanaan pembangunan Pelabuhan Patimban sedang berjalan.
“Tentunya diharapkan bisa segera terwujud dan terintegrasi dengan beberapa wilayah yang berada di sekitar pelabuhan dengan segala penataan di wilayahnya. Jadi harus ada percepatan dan ini adalah kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Ineu.
Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini mengatakan perencanaan pembangunan Pelabuhan Patimban sangat terkait dengan perencanaan yang disesuaikan melalui Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Subang.
Oleh karena itu, kata Ineu, diharapkan pembangunan Pelabuhan Patimban ini nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik di sekitar pelabuhan maupun masyarakat Jawa Barat dan nasional.
“Jadi RTRW jadi acuannya, baik RTRW nasional, provinsi atau kabupaten/kota dan diharapkan dengan adanya pelabuhan ini warga di sekitar pelabuhan bisa sejahtera,” tutup Ineu. (Ara)
