bjb

Pakar Hukum Sebut Ada Kejanggalan Perihal KPK Batal Segel DPP PDIP

Ilustrasi- Gedung KPK (Foto: Antara)

JABARNEWS | JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad, menilai ada kejanggalan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal menyegel salah satu ruangan yang berada di Kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020. Penyegelan ini berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Kenapa ini bisa terjadi? Kalau ini ternyata menghalang-halangi, harusnya bisa kena pasal obstraction of justice atau menghalangi penyelidikan seperti Friedrich Yunadi dalam kasus Setya Novanto," kata Suparji dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, dilansir dari laman Tempo.co, Sabtu (11/1/2020).

Baca Juga:

Polemik RUU KPK Timbulkan Kecaman Berbagai Pihak

Dr Junior: Penegak Hukum Tak Mutlak Bebas dari Pengaruh Politik



Suparji mengatakan, hal ini bukan perkara sepele dan harus dijelaskan kepada publik. Sebab, kata dia, penggeledahan harus dilakukan untuk memperoleh alat bukti. Jika kemudian penggeledahan gagal, maka berpeluang membuat alat bukti ditertibkan alias hilang.

KPK mengakui batal menyegel salah satu ruangan yang berada di Kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memastikan petugas KPK dilengkapi dengan surat tugas ketika itu. Namun, ujar dia, satuan pengamanan di kantor itu yang tak mengizinkan tim penindakan untuk melakukan penyegelan.
Halaman selanjutnya
Tags : Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia UAI Suparji Ahmad DPP PDIP Disegel Kasus Suap KPU RI Wahyu Setiawan Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Heru Widodo: MK Tak Punya Wewenang Tangani TSM

SEREMONIA







Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi