JABARNEWS | BANDUNG – Tokoh Nasional, Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengatakan dalam meningkatkan produktivitas di sektor swasta maupun di pemerintahan perlu adanya pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas, karena kebijakan yang salah dapat menghambat kemakmuran dan kesejahteraan.
“Ada negara berpopulasi besar yang makmur, ada juga yang miskin. Hal yang sama juga terjadi pada negara berpopulasi kecil,” ujar JK, saat memaparkan orasi ilmiahnya di Aula Barat ITB, jalan Ganesha no 10, Bandung, Senin (13/1/2020).
Ia mengatakan, saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) per-kapita menunjukkan data yang tidak adanya kaitan yang kuat antara jumlah populasi dengan tingkat kemakmuran.
Faktanya, lanjut JK, tidak adanya kolerasi yang kuat antara letak geografis suatu negara dengan tingkat kemakmuran sehingga menyebabkan kekayaan alam bukan jaminan kesejahteraan.
“Banyak negara makmur tetapi memiliki kekayaan kekayaan alam terbatas. Juga sebaliknya, banyak negara yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi justru gagal mewujudkan kemakmuran,” paparnya.
Mantan Wakil Presiden RI ini menyebut, kegagalan tersebut diakibatkan kebijakan yang salah dan konflik yang berkepanjangan.
“Mereka fokus pada upaya mengeksploitasi, lupa berkreasi,” tegasnya.
JK mempertanyakan kunci kemamuran bangsa. Dia beranggapan bahwa semangat dan produktivitas adalah kunci keberhasial sebuah bangsa.
Dia menambahkan, negara dengan produktifitas tinggi, akan mampu memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhannya.
“Selisih antara apa yang diproduksi dan dikonsumsi memungkinkan mereka melakukan investasi yang pada gilirannya mendongkrak produktifitas dan kemakmuran ke taraf yang lebih tinggi,” jelasnya. (Rnu)
