bjb

Pengamat: Pemerintah Pusat Jangan Campuri Kewenangan Daerah

Pengamat Pendidikan sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan saat jumpa wartawan di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (13/2/2020). (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - Pengamat Pendidikan sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengatakan, Pemerintah Pusat jangan mengatur urusan yang seharusnya menjadi kewenangan daerah.

Sebelumnya diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi permasalahan karena diatur oleh Pemerintah Pusat. Menurut Cecep, PPDB itu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Baca Juga:

Soal PPDB, Ribuan Pelajar Lulusan SMP di Purwakarta Bakal Galau

Orang Tua Siswa Kota Bandung Keluhkan Jual Beli Kursi Calon Siswa



Seharusnya, lanjutnya, Pemerintah Pusat cukup mengatur dalam prinsip-prinsip dasar, misalnya PPDB harus transparan, akuntable, dan efisien.

"Kemarin itu banyak persoalan-persoalan karena kewenangan daerah diambil alih oleh pusat. Teknis PPDB, sistem zonasi, sistem penerimaan siswa diaturnya oleh daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan," kata Cecep saat kepada jabarnews.com di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (13/2/2020).
Halaman selanjutnya
Tags : PPDB Guru Besar Upi Universitas Pendidikan Indonesia Penerimaan Siswa Baru Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Ombudsman Terima 24 Laporan Dugaan Pelanggaran PPDB 2019

Komisi V DPRD Soroti PPDB 2019

SEREMONIA







Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi