Pengamat: Pemerintah Pusat Jangan Campuri Kewenangan Daerah

Diketahui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi permasalahan karena diatur oleh Pemerintah Pusat

Pengamat Pendidikan sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan saat jumpa wartawan di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (13/2/2020). (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - Pengamat Pendidikan sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengatakan, Pemerintah Pusat jangan mengatur urusan yang seharusnya menjadi kewenangan daerah.

Sebelumnya diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi permasalahan karena diatur oleh Pemerintah Pusat. Menurut Cecep, PPDB itu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Baca Juga:

Disdikbud Larang Tes Calistung Dalam Penerimaan Siswa SD

Pembagian Zonasi PPDB Kota Bandung



Seharusnya, lanjutnya, Pemerintah Pusat cukup mengatur dalam prinsip-prinsip dasar, misalnya PPDB harus transparan, akuntable, dan efisien.

"Kemarin itu banyak persoalan-persoalan karena kewenangan daerah diambil alih oleh pusat. Teknis PPDB, sistem zonasi, sistem penerimaan siswa diaturnya oleh daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan," kata Cecep saat kepada jabarnews.com di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (13/2/2020).

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 bahwa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diatur dan kewenangannya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : PPDB Guru Besar Upi Universitas Pendidikan Indonesia Penerimaan Siswa Baru Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Disdik Kabupaten Bandung Ajak Awasi PPDB

Wagub Jabar Tinjau Pelaksanaan PPDB 2019

Polemik PPDB Berbasis Zonasi

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi