bjb

KPPJB Lakukan Audiensi dengan Komisi V DPRD Jabar

Koalisi Peduli Pendidikan Jawa Barat (KPPJB) saat audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat di Ruang Komisi V, Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No 27, Kota Bandung, Senin (13/1/2020). (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - Koalisi Peduli Pendidikan Jawa Barat (KPPJB) melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat terkait permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Perwakilan KPPJB, Iwan Hermawan mengatakan sebanyak 600 pegawai P3K statusnya belum jelas, terkesan dibiarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:

Sebanyak 5.000 Kiai di Jabar Diusulkan Ikut Tes Covid-19

Dinkes Cianjur Catat Kesehatan Empat Orang PDP Mulai Membaik



"Padahal mereka sudah dinyatakan lulus seleksi pada februari lalu. Mereka saat ini terkatung-katung, dan malah dibiarkan," ucap Iwan saat Audiensi di Ruang Komisi V, Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No 27, Kota Bandung, Senin (13/1/2020).

Dia menegaskan, pada dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No 49, hal tersebut sudah diamanatkan. Ketika sudah lulus, paling lambat 3 minggu sudah pemberkasan, proses NIK, dan proses pedapatan SK sebagai ASN.
Halaman selanjutnya
Tags : KPPJB Jabar DPRD JABAR P3K Jabar Pemprov Jabar Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Rapid Test Massal Jabar Digelar di Tiga Stadion

Cari Solusi Bencana, F-PKB DPRD Jabar Akan Panggil OPD

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi