JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, menyebut pihaknya melihat inti permasalahan pendidikan yang sangat kompleks dan melibatkan stakeholder terkait. Oleh karena itu, Komisi V akan merumuskan Perda Penyelenggara Pendidikan No 5 Tahun 2017 karena dianggap tidak sempurna.
“Ya karena memang ada perkembangan-perkembangan yang cukup banyak setelah Perda itu terbit dalam 2 tahun ini, perda itu harus di update,” kata Abdul kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (14/1/2019).
Dia mengungkapkan, Komisi V telah menyepakati untuk mengacu pada inisiatif tentang sistematis revisi atau pembuatan Perda baru. Menurutnya, pembentukan Pansus merupakan prosedur hasil dari kesepakatan yang masuk ke dalam program Perda.
“Jadi kita isi dulu kontennya terus temen-temen yang ada di Bapemperda melakukan proses komunikasi, selanjutnya akan ada inisiatif dari Komisi V,” ucapnya.
Lebih lanjut, Abdul menjelaskan, ada dua poin inti yang akan menjadi perhatian. Pertama, Dewan Pendidikan perlu diaktivasi dan dijelaskan posisioningnya. Kedua, proses-proses seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya selalu ada perbedaan karena peraturannya tidak jelas.
“Dewan Pendidikan tadi karena tidak adanya perda yang mengatur Dewan Pendidikan. Maka Dewan Pendidikan periode yang lalu sempat di tuntut lewat PTUN dan dibatalkan,” ujarnya.
Yang ketiga, kata Abdul, tentang tenaga pendidik seperti status guru yang ASN dan Non-ASN (Honorer) di sekolah negeri maupun swasta yang akan diselaraskan dengan peraturan yang ada ditingkat nasional terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Nanti gak ada lagi istilah honorer, ini gimana persisnya nanti pokok-pokoknya harus diatur di Perda yang mencerminkan kebutuhan sekarang ini,” pungkasnya. (RNU)
