FKDT Purwakarta Audensi Ke DPRD, Ini Tuntutannya

FKDT Kabupaten Purwakarta, mengatakan ada 7 (tujuh) tuntutan yang disampaikan kepada komisi VI DPRD Kabupaten Purwakarta.

DPC FKDT Purwakarta audensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta. (Foto: Gin/Jabarnews)

JABARNEWS | PURWAKARTA - Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Purwakarta, mendatangi gedung DPRD setempat, pada Rabu (15/1/2020).

Kedatangan mereka dalam rangka audiensi dengan anggota DPRD terkait mempertanyakan kejelasan peraturan daerah (perda) nomor 24 thn 2009 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang belum di indahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta.

Baca Juga:

Sidang Perjalanan Fiktif DPRD Purwakarta, Misteri Kuitansi Kosong Terkuak

Korupsi DPRD Purwakarta: Pimpinan Dewan Dicecar JPU Kaitannya Bimtek Fiktif



Ketua DPC FKDT Kabupaten Purwakarta, Herman mengatakan ada 7 (tujuh) tuntutan yang disampaikan dalam audiensi yang diterima langsung komisi VI DPRD Kabupaten Purwakarta.

"Ada 7 (tujuh) tuntutan, diantaranya Keberlangsungan Perda dan Perbup tentang Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dan apa sanksi apabila Perda tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan. Perhatian Pemerintah terhadap DTA, Insentif bagi Guru, siswa dan lembaga DTA, serta Sekretariat DPC FKDT Kabupaten Purwakarta," jelas Herman, saat dihubungi melalui selulernya, Rabu (15/1/2020).

Selain itu, lanjut dia, dalam audiensi tersebut menanyakan tentang bantuan untuk fisik bangunan Diniyah, bantuan untuk kegiatan Diniyah seperti Porsadin, Manasik dan lainnya. Serta, pihaknya juga menyampaikan bagimana Legalitas Ijazah DTA.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah DPC FKDT Purwakarta DPRD Purwakarta Diniyah Takmiliyah Awaliyah Perda DTA Porsadin Manasik Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi