bjb

Banyak BUMN Pelit Informasi Publik, Potensial Korupsi

Menteri BUMN, Erick Thohir. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) menyebut ada sekitar 85 persen perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih pelit membagi informasi kepada masyartakat. Padahal, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur mengenai keterbukaan informasi di tubuh BUMN itu sendiri.

Pada Desember 2019, KIP mengeluarkan hasil monitoring keterbukaan informasi BUMN. Hasilnya, hanya 1 persen yang informatif, kategori menuju informatif 1 persen, klasifikasi cukup informatif 7 persen, kurang informatif 6 persen, dan tidak informatif 85 persen.

Baca Juga:

Peran Pengacara Negara Harus Dioptimalkan Instansi Pemerintah

Seribu Warga Mudik Gratis ke Jawa Tengah Bareng Bio Farma



"Paling banyak tidak informatif. Monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi memperlihatkan ada sekitar 85 persen BUMN yang tidak informatif," kata Komisoner KIP, Cecep Suryadi, di Jakarta, dilansir dari laman Tempo.co, Jumat, (17/1/2020).

Cecep mengatakan tingkat kepatuhan BUMN dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sangat rendah.
Halaman selanjutnya
Tags : BUMN Pelit Informasi Menteri BUMN Pelayanan Informasi Potensi Korupsi Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi Erick Thohir Keterbukaan Informasi Publik Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

PT KAI Distribusikan 30.000 Paket Sembako Murah

Kereta Cepat Pertama se-ASEAN Akan Ada di Jawa Barat

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi