Live Stream Bandung 132 TV


Begini Penjelasan Tjahjo Kumolo Soal Penghapusan Honorer ASN

Status kepegawaian pada instansi pemerintah hanya dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Nasib honorer atau pegawai Non Aparat Sipil Negara (ASN) di ujung tanduk, setelah Komisi II DPR bersama Kementerian PAN-RB dan BKN menyepakati penghapusan status pegawai honorer di instansi pemerintah. Bagi para tenaga honorer di Indonesia, kesepakatan tersebut akan menghilangkan harapan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, memberi jawaban soal isu penghapusan tenaga honorer Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertama, pemerintah pusat tidak mengurusi perekrutan tenaga honorer di daerah selain ASN.

Baca Juga:

Info Penting Buat ASN Soal Hak Cuti Perorangan, Simak!

Tiga Cara Ini Bisa Bikin Kalian Terhindar Dari Kecelakaan Saat Mengerem



"(Pemerintah) Pusat bukan mengurusi tenaga honorer daerah. Kewenangan (tenaga honorer non-ASN) pada Kepala Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah," kata dia, Minggu (26/1/2020).

Mantan menteri dalam negeri pada Kabinet Kerja yang lalu itu mengerti kebutuhan pemerintah daerah setempat berbeda-beda terkait tenaga (honorer) di luar ASN. Ia memberi contoh untuk urusan kebersihan kota atau tenaga untuk keperluan daerah.

Pemerintah pusat memberi batas waktu hingga 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diundangkan.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Penghapusan Honorer Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI Kemen PAN-RB BKN Tjahjo Kumolo Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Dua Pekan Terakhir, Ada 35 Nakes di Cianjur Terpapar Covid-19

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi