JMN Channel


DPRD Karawang Desak Pemerintah Serius Lindungi Lahan Pertanian

Hanya ada satu atau dua kali penyuluhan dalam sebulan. Kegiatan penyuluhan ini sangat kurang,

Areal Sawah (Foto: Net)

JABARNEWS | KARAWANG - Saat ini, alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di Karawang masih terus terjadi. Cukup banyak perumahan dan pergudangan industri yang dibangun di atas lahan pertanian teknis.

DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah setempat serius melindungi lahan pertanian dengan segera mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Baca Juga:

Terakhir Hari Ini, Masyarakat Purwakarta Bisa Dapat Oksigen Secara Gratis

Bupati Sergai Wajibkan ASN Belanja Kebutuhan Dapur di Pasar Rakyat



"Kami meminta pemkab bisa lebih fokus meningkatkan sektor pertanian, karena saat ini sektor pertanian seperti kurang diperhatikan, padahal Karawang adalah daerah lumbung padi," ujar Ketua Komisi II DPRD Karawang, Anggi Rostiana, Minggu (02/02/2020).

Tetapi keberadaan Perda tentang LP2B sudah disahkan pada awal 2018 itu, disebut-sebut bisa melindungi areal pertanian di Karawang itu tidak disusul dengan diterbitkannya peraturan bupati.

Ia menjelaskan, keberadaan penyuluh pertanian lapangan juga kurang diperhatikan. Karawang hanya memiliki 85 petugas penyuluh pertanian berstatus PNS. Sisanya 51 tenaga harian penyuluh dari pemerintah pusat dan 67 petugas penyuluh berstatus tenaga harian dari Pemprov Jabar.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : DPRD Karawng Pemkab Karawang Pertanian Karawang Lahan Petani Kritis Jabarnews Berita jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Ratusan Masyarakat Pesisir Danau Toba Ikuti Vaksinasi Massal

Gempa Bumi Magnitudo 4.4 Guncang Nias Barat, Ini Kata BMKG

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi