Babak Baru Meikarta: Aher dan Deddy Mizwar Dihadirkan Jaksa KPK

JABARNEWS | BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (3/2/2020) menghadirkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher dan wakilnya, Deddy Mizwar, dalam lanjutan penyidikan sidang suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi untuk terdakwa mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa.

Jaksa KPK, Ferdian Nugroho, mengatakan, kasus suap perizinan Meikarta bergulir pada saat Heryawan dan Mizwar memimpin Jawa Barat. Selain mereka, Jaksa KPK juga menghadirkan tervonis enam tahun penjara kasus suap Meikarta gelombang pertama, Neneng Yasin.

Baca Juga:  Wah! 23 Ribu ASN Terdaftar Jadi Penerima Bansos, KPK Langsung Turun Tangan

“Kita akan menanyakan, pada saat mereka menjabat, sejauh mana pengetahuan mereka tentang BKPRD, sejauh mana (mereka tahu) tentang proses perizinan Meikarta. Tetapi lebih fokus ke masalah BKPRD,” kata Nugroho, di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (3/2/2020).

Kedua saksi itu dihadirkan untuk mencari tahu sejauh mana pengetahuan mereka tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) terkait perizinan pembangunan mega proyek super blok Meikarta, di Kabupaten Bekasi.

Para saksi untuk Karniwa itu nampak sudah hadir di ruang persidangan sebelum sidang dimulai. Ahmad Heryawan dan Neneng Hassanah sudah ada di ruang sidang sekira pukul 13.00 WIB.

Baca Juga:  Ini Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Jasa Pengacara

Selain ketiga tokoh mantan pemimpin daerah itu, jaksa juga bakal menghadirkan Muhammad Nur Kuswandana selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Nur Hakim, selaku ajudan Karniwa, dan Idrus, seorang mantan tim sukses Heryawan.

“Pak Nur Kuswandana, kita akan tanya, apakah benar dulu terdakwa (Iwa) pernah memerintahkan untuk mempercepat persetujuan substansi yang sedang diurus oleh Kabupaten Bekasi,” kata jaksa.

Baca Juga:  Ada 3 Tanggal Merah dalam 5 Hari, Kepolisian Antisipasi Kepadatan Lembang

Untuk diketahui, tersangka Iwa meminta uang Rp. 1 miliar untuk penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar. Permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.

Beberapa waktu kemudian pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa dengan total Rp900 juta terkait pengurusan RDTR di Provinsi Jabar. (Ara)