JABARNEWS | BANDUNG – Dinas Enegi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan, saat ini masih banyak pelaku usaha tambang di Jawa Barat yang belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, RKAB tersebut diwajibkan bagi semua pelaku usaha tambang, jika ingin mendirikan izin usaha. Untuk itu, Dinas ESDM menargetkan pada tahun 2021 semuanya sudah memiliki RKAB.
“Kalau mau izin usaha (tambang) itu harus punya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), kemarin-kemarin, okelah masih masa transisi tetapi 2021 itu semuanya mutlak memilikinya,” kata Bambang di kantor ESDM Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (04/2/2020).
Meski begitu, lanjut dia, Izin Usaha Pertambangan (IUP) setiap tahunnya mengalami kenaikan dari 352 perusahaan yang aktif, ada sekitar 280 yang sudah memiliki RKAB. Hal itu karena, berkas surat edaran ESDM kepada pelaku usaha untuk segera memiliki RKAB sampai tenggat waktu 31 Desember 2019 tahun lalu.
“Kita sudah bersurat kepada pelaku usaha tambang mana kala belum ada RKHB sampai dengan 31 desember 2019. Kita dorong untuk mereka membuat RKHB,” Jelasnya.
Bambang menjelaskan, masih banyak pekerjaan rumah dalam pengawasan tambang di Jawa Barat, karena akses dan minimnya petugas di Dinas ESDM Cabang untuk menangani tambang.
“Rata-rata jumlah pegawai 3 sampai 4 orang yang menangani tambang dengan total antara 11 sampai 16 orang,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya akan menyampaikan hasil pengawasan selama selama tahun 2019 kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Hasil pengawasan ini rencana akan kita rapihkan semua. rencana saya akan lapor secara formal sektor ESDM kepada pak gubernur mungkin dengan data yang lebih rinci. Dijadwalkan Minggu depan,” tutupnya. (RNU)
