bjb

Simak! Inilah Lima Payung Hukum Kebijakan Kampus Merdeka

Ilustrasi (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Sebanyak lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) menjadi payung hukum kebijakan Kampus Merdeka.

Lima Permendikbud tersebut yakni Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Baca Juga:

Kemendikbud RI Pantau Langsung Gernas Baku di Sindanghaji Majalengka

Pendaftaran Beasiswa Unggulan Resmi Dibuka, Catat Tanggalnya!



Lalu, Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, dan Permendikbud No 7 tentang Pendirian, Perubahan , Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam mengatakan kebijakan Kampus Merdeka itu tidak bersifat paksaan pada kampus. Hal itu dikarenakan karakteristik kampus di Tanah Air berbeda-beda.
Halaman selanjutnya
Tags : Kampus Merdeka Kemendikbud Permendikbud Universitas Perguruan tinggi Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita hiperlokal

berita terkait

Tiga Kementrian Ini Jadi Incaran PKB

Gandeng Kemendikbud, Bekraf Lahirkan Pencipta Gim

Pelaksanaan PPDB Diserahkan ke Pemda

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi