aqua

Optimalisasi Pajak Daerah, Bapenda Purwakarta Gandeng Kejari

Kejaksaan akan membantu Bapenda sekaligus memulihkan tunggakan pajak daerah dalam bantuan hukum non litigasi.

Kepala Bapenda Purwakarta Nina Herlina dan Kajari Purwakarta Andin Adyaksantoro menunjukkan MoU yang baru saja ditandatangani, Senin (10/2/2020). (Foto: Zal/JabarNews)

JABARNEWS | PURWAKARTA - Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penangangan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, yang digelar di aula Bapenda Purwakarta, Senin (10/2/2020).

Baca Juga:

Tempat Usaha Di Purwakarta Akan Dipasang Tapping Box

Jumat Ini Kejari Depok Pastikan Akan Eksekusi Penahanan Buni Yani



Kepala Bapenda Purwakarta Nina Herlina mengatakan kehadiran kejaksaan akan menguatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta dalam hal ini Bapenda guna menciptakan PAD yang baru maupun belum terealisasi hingga saat ini. Maka dengan kekuatan hukum Wajib Pajak (WP) bisa lebih disiplin dalam membayar pajak, yang mungkin karena lupa.

"Kerjasama ini juga sebagai upaya kita untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta," kata Nina, saat diwawancara awak media usai pelaksanaan penandatanganan MoU, Senin (10/2/2020).

Nina menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak lain termasuk diantaranya dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Bapenda Purwakarta Kejaksaan Negeri Kejari Purwakarta Penanggulangan MoU Bantuan Hukum Tunggakan PBB Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi