bjb
itcbet

Moeldoko: RUU Omnibus Law Ciptaker Perhatikan Hak Buruh

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima kunjungan Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) di Bina Graha, Kompleks Istana (Foto: Kantor Staff Presiden)

JABARNEWS | JAKARTA – Pemerintah segera serahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang telah digodok di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah juga memastikan tidak ada kepentingan dan hak buruh yang terabaikan.

“Tidak merugikan tenaga kerja tetapi juga memudahkan investor,” ujar Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko pada Selasa (11/02) di Bina Graha, Kompleks Istana. Moeldoko yang didampingi Plt. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Hankam dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikannya ketika menerima kunjungan aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas).

Baca Juga:

PWI Dukung UKW dan Verifikasi Dewan Pers Dalam UU Omnibus Law

PWI Setuju Uji Kompetensi Wartawan dan Verifikasi Perusahaan Pers, Ada di RUU Cipta Karya



Dr. Moeldoko memastikan bahwa Omnibus Law Ciptaker dibuat untuk mencari titik keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Dia juga mempersilakan aliansi buruh menginventaris seluruh kekhawatiran dan isu terkait Omnibus Law Ciptaker.

“Nantinya akan ada public hearing yang dilakukan di DPR,” katanya.
Halaman selanjutnya
Tags : RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Kemenko Perekonomian DPR RI Gerakan Kesejahteraan Nasional Omnibus Ciptaker Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Organisasi Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law

LPBI NU Komentari Penghapusan Izin Lingkungan di Omnibus Law

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi