JABARNEWS | BANDUNG – Demi memangkas waktu lamanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) tersebut sampai kepada siswanya menjadikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian akan menyalurkan dana dari pemerintah pusat langsung kepada kepala sekolah.
Tito mengatakan bahwa rencana tersebut disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sederhananya pengubahan skema ini untuk menyederhanakan birokrasi penyaluran dana BOS.
“Namun seperti yang disampaikan oleh Menkeu, ada potensi penyimpangan di tingkat kabupaten, sehingga lebih baik potong jalur diserahkan kepada sekolah,” sambungnya.
Tito mengakui pemerintah kerap menemukan berbagai penyimpangan baik terhadap dana desa saat dilakukan transfer ke kepala sekolah. Penyimpangan itu, menurut Tito, lantas berdampak langsung pada lambatnya distribusi dana hingga ke sekolah.
“Problemnya ada masukan di daerah-daerah tertentu itu ada yang terlambat sampai 3 bulan, dan harus ngurus jauh lokasinya,” ungkap Tito.
Tak berhenti sampai di situ, Tito menyatakan ada kendala jarak antara sekolah ke kantor-kantor pemerintah daerah kerap dikeluhkan pihak perangkat desa. Sebab, banyak daerah yang infrastrukturnya belum memadai untuk mengakses hingga pusat pemerintahan daerah dengan baik.
“Bayangkan dari Nias harus ngurus ke Medan, kemudian dari Papua harus ngurus ke Jayapura, dari Kepulauan Natuna ngurus ke Batam, kan jauh. Sehingga ada yang sampai 3 bulan dananya belum turun,” jelasnya.
Ia pun tak menampik bila rencana transfer langsung itu akan memunculkan potensi persoalan baru. Diantaranya soal teknis pelaporan dan inventarisasi pengelolaan keuangan di tiap-tiap sekolah.
Meski demikian rencana itu masih digodok Tito dan pihak Kemendikbud, Kemenkeu dan Kementerian Agama yang membawahi urusan dana BOS untuk madrasah. (Red)
