Organisasi Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law

Terdapat dua pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang akan diubah.

Ilustrasi- Insan Pers. (Foto: shutterstock.com)

JABARNEWS | JAKARTA - Sejumlah organisasi pers, yakni AJI, IJTI, PWI, dan LBH Pers menolak adanya upaya campur tangan pemerintah terhadap pers di Indonesia lewat RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), atau Omnibus Law.

Melalui draft RUU Cilaka yang merupakan hasil konsep Omnibus Law itu pemerintah dinilai turut melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga:

Pemilu 2019, Publik Harus Waspada Penyebaran Media Abal-abal

Wartawan Rayakan HPN 2019 Bareng Kapolres Sumedang



Ketua Umum AJI, Abdul Manan mengatakan, setidaknya ada dua pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang akan diubah, yakni terkait modal asing dan ketentuan pidana.

Pada Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers semula dinyatakan bahwa 'penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal'.

Sementara, dalam RUU Cilaka ketentuan tersebut diubah menjadi, 'Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal'.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Organisasi Pers AJI IJTI PWI LBH Pers Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja RUU Cilaka Undang Undang Pers Kebebasan Pers Campur Tangan Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

HPN 2019, Sejumlah Tokoh Olahraga Jabar Dapat Penghargaan

IJTI Karawang Sosialisasikan Pemilu 2019 melalui Gowes Bersama

Dai Muda Purwakarta Dukung Wacana Fatwa Haram Game PUBG

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi