bjb

Organisasi Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law

Ilustrasi- Insan Pers. (Foto: shutterstock.com)

JABARNEWS | JAKARTA - Sejumlah organisasi pers, yakni AJI, IJTI, PWI, dan LBH Pers menolak adanya upaya campur tangan pemerintah terhadap pers di Indonesia lewat RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), atau Omnibus Law.

Melalui draft RUU Cilaka yang merupakan hasil konsep Omnibus Law itu pemerintah dinilai turut melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga:

AJI Cegah Penyebaran Hoaks

Mardani H Maming: BJ Habibie Merupakan Sosok Idola Kaum Milenial



Ketua Umum AJI, Abdul Manan mengatakan, setidaknya ada dua pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang akan diubah, yakni terkait modal asing dan ketentuan pidana.

Pada Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers semula dinyatakan bahwa 'penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal'.
Halaman selanjutnya
Tags : Organisasi Pers AJI IJTI PWI LBH Pers Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja RUU Cilaka Undang Undang Pers Kebebasan Pers Campur Tangan Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

AJI: Ada 10 Pasal RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Ketum PBNU: Deddy Corbuzier Resmi Jadi Anggota NU

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi