JABARNEWS | TASIKMALAYA – Ratusan warga Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi protes di kantor desa setempat. Mereka tidak puas dengan sikap Kepala Desa dan menuntut transparansi pengelolaan Dana Desa. Rabu Siang (15/1/2020).
Dengan membawa sejumlah pamflet dengan tulisan yang beragam sebagai bentuk aksi protes, ratusan peserta aksi tersebut juga membentangkan spanduk bertuliskan Kembalikan Kerugian Rakyat Neglasari #Save KPK #Save Inspektorat
Koordinator Forum Masyarakat Neglasari, Sani Hudaya mengatakan bahwa kedatangan aksi tersebut sebagai bentuk aksi kekecewaan masyarakat Neglasari terhadap Pemerintahan Neglasari.
“Selama ini, pihak Pemerintahan Desa enggan terbuka dan transparansi terhadap masyarakat, terkait penggunaan program anggaran keuangan Desa, seperti halnya infrastruktur,” katanya, Rabu (15/1/2020).
Sani menjelaskan, seperti penerapan fisik dilapangan selama 4 tahun kebelakang, warga telah menemukan beberapa keganjalan, salah satu keganjalan tersebut adalah adanya ketidak sesuaian antara laporan realisasi dan pengerjaan fisik yang di anggap jomplang dari nominal anggaran.
“Dengan adanya ketidak sesuaian antara pengerjaan dilapangan dengan laporan realisasi tersebut, masyarakat pun menjadi tanda tanya besar. Ditambah ketika kami meminta kejelasan dan klarifikasi dari Kepala Desa, namun dia seolah bungkam,” ujar Sani.
Oleh sebab itu menurut Sani, dengan adanya aksi tersebut, kami meminta Inspektorat untuk memeriksa Desa Neglasari, supaya dugaan penyalahgunaan anggaran keuangan desa tersebut dapat cepat terselesaikan.
“Kami meminta Inspektorat untuk terjun langsung memeriksa program pembangunan yang ada di Desa Neglasari,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada Senin (6/1/2020) kemarin, Forum Masyarakat Neglasari juga telah melakukan aksi unjuk rasa terkait permasalahan tersebut, namun dari hasil aksi unjuk rasa kemarin, masyarakat Neglasari belum mendapatkan hasil titik temu yang baik dengan pihak Pemerintahan Desa Neglasari.
Aksi unjuk rasa tersebut yakni dengan tema yang sama yaitu masyarakat menuntut transparansi pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2016, 2017, 2018, dan Tahun 2019, karena menurutnya dalam kurun waktu 4 Tahun tersebut, telah ditemukannya beberapa keganjilan dalam penggunaan Dana Desa di Desa Neglasari
“Salah satu keganjilan tersebut adalah Pemerintah Desa Neglasari enggan memberikan data program penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, bahkan kami pun sudah 2 kali melayangkan surat permohonan audiensi, namun tak pernah digubris,” ujar Sani.
Berangkat dari ketidakpuasan dan tidak ada jawaban dari Kepala Desa Neglasari, kami masyarakat Neglasari memutuskan melakukan aksi unjuk rasa.
Adapun tuntutan masyarakat Neglasari yakni :
1. Meminta Kepala Desa untuk meminta maaf kepasa Masyarakat baik secara lisan maupun tulisan
2. Meminta Kepala Desa untuk berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat
3. Meminta Kepala Desa untuk mengembalikan kerugian Desa.
4. Transparansikan Anggaran Desa selama 4 tahun.
5. Ciptakan Pemerintah yang Baik dan bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
6. Meminta Inspektorat untuk Meninjau Ulang Kinerja Pemerintahan Desa Neglasari
7. Meminta Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Memeriksa Keuangan Pemerintahan Desa Neglasari
8. Meminta Satgas Dana Desa untuk Turun langsung Mengontrol Pemerintahan Desa Neglasari
9. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Memeriksa Kepala Desa Neglasari. (CR1)
