JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah berencana membagikan kartu pra-kerja yang merupakan kartu bantuan pelatihan vokasi yang akan diberikan kepada pencari kerja, pekerja buruh aktif, dan terkena putus hubungan kerja (PHK) yang membuat peningkatan kompetensi.
Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni P Purbasari dalam seminar publik terkait Kartu Pra Kerja mengatakan, setidaknya ada 60 jenis pelatihan bagi peserta program Kartu Pra Kerja untuk mendukung peningkatan keahlian dan keterampilan pencari kerja yang dimulai dari teknologi informasi, bahasa hingga kuliner.
“IT (Teknologi Informasi) paling banyak dibutuhkan di Jakarta,” katanya dalam pemaparan seminar yang diadakan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Selasa, (18/2/2020).
Selain jenis pelatihan tersebut, juga ada fotografi, terapis perawatan, menjahit, petugas keamanan, keamanan dan keselamatan kerja, ternak ikan konsumsi, hidroponik, kewirausahaan hingga pengemudi truk.
Menurut dia, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar tujuh juta orang dan angkatan kerja setiap tahun mencapai 2,8 juta orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dia menjelaskan dari tujuh juta pengangguran itu, 52 persen di antaranya berusia 18-24 tahun.
Sedangkan angkatan kerja, lanjut dia, dari 2,8 juta orang per tahun itu 88 persen di antaranya berada di wilayah perkotaan.
“Sebanyak 65 persen adalah berpendidikan SMA dan sederajat dan 28 persen diploma,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sudah memetakan yang dibutuhkan perusahaan agar mereka bisa terserap di dunia kerja.
“Sementara ini kami coba hubungkan supply dan demand agar mereka terakomodasi di lapangan. Kami tidak ingin buat kursus yang tidak dibutuhkan oleh pengusaha,” katanya dalam sambutan.
Ia mengakui setiap daerah memiliki keunggulan dan kebutuhan masing-masing terkait tenaga kerja.
Moeldoko lebih lanjut mengatakan pemerintah menggandeng perusahaan berbasis aplikasi yakni Tokopedia dan Gojek sebagai platform karena pendaftaran termasuk pembayaran kursus dilakukan secara digital.
Dalam sambutannya, Moeldoko menambahkan pemerintah menyasar dua juta peserta program Kartu Pra Kerja yang 500 ribu di antaranya akan dikelola secara konvensional dan 1,5 juta peserta lainnya dikelola digital.
Pemerintah melibatkan lintas sektor di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan berbasis aplikasi, pemerintah daerah dan Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra Kerja.
“PMO yang buat ekosistem, ekosistem itu melibatkan berbagai stakeholder seperti pemda, digital platform, mulai dari Tokopedia, Gojek, semua dilibatkan,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Kartu Prakerja pada bulan April 2020 mendatang. Janji kampanye Joko Widodo-Maruf Amin pada kampanye pilpres ini bakal dilakukan pertama kali di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. (Ara)
