PWI : Pemerintah Boleh Beri Sanksi Pers, Langgar Nilai Demokrasi

foto:eksepsionline.com

JABARNEWS | JAKARTA - Kewenangan pemerintah yang dapat memberi sanksi kepada pers dalam RUU Omnibus Law bertentangan dengan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan berpotensi menghalangi kemerdekaan pers yang salah satu fungsinya memenuhi hak masyarakat dalam menegakan nilai-nilai demokrasi.

Atas rancangan undang-undang tersebut yang diajukan pemerintah, organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) secara resmi menegaskan penolakannya. PWI menolak hadirnya beberapa pasal yang dapat membungkam pers dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca Juga:

RUU Permusikan, Perlukah?

Pemilu 2019, Publik Harus Waspada Penyebaran Media Abal-abal



Kendati diakui ada yang patut didukung, terkait beberapa pasal dalam draft rancangan undang-undang itu yang mendukung pers agar semakin profesional.

Hal ini diungkapkan Ketua PWI Pusat, Atal S Depari dalam diskusi terbatas tentang RUU Cipta Kerja yang bersentuhan dengan UU No.40/1999 tentang pers di lingkungan PWI Pusat Jakarta, Kamis (20/02/2020).

"Kami menolak adanya Pasal 18 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers," tegas Atal Depari.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : RUU Omnisbus law pwi atal s depari tolak pemerintah sanksi pers jabarnews

berita terkait

Draft RUU Diduga Copy Paste Dari Website Tak Dikenal

Wartawan Rayakan HPN 2019 Bareng Kapolres Sumedang

HPN 2019, Sejumlah Tokoh Olahraga Jabar Dapat Penghargaan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi