Mendagri Minta Budaya Amplop Hilang Dari Pelayanan Publik Pemerintah

JABARNEWS | JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Prof Tito Karnavian mengatakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memiliki peran penting di dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di Pusat maupun Daerah.

Dari jaman Orde Baru hingga sekarang BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.

“Saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklat agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan,” kata Tito dalam sambutannya saat membuka resmi Rakornas BPSDM Kemendagri, di kampus BPSDM Kalibata Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).

Baca Juga:  Polda NTB Keluarkan SP3 Terkait Kasus Amaq Sinta

Selain itu, ujar Tito, para pengajarnya juga harus selalu diupgrade. Diklat-diklat teknis yang “out-of-date” baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat.

“Dan yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis. Namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan, lanjut Tito.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan masih tinggi. Aparat pemerintah dipandang masyarakat lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat.

Baca Juga:  Sesak Napas Sepulang Dari Jakarta, Pasien Ini Meninggal Akibat Covid-19

Tito pun ingin BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat merubah ‘mental ASN’ (Aparatur Sipil Negara) di bidang pemerintahan. Agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang.

“Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perijinan,” tegas Tito.

Sejauh ini, terang Tito, BPSDM Kemendagri secara rutin melaksanakan aneka pendidikan dan latihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi, kepemimpinan aparatur penyelenggara urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. Juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

Baca Juga:  Kuliner Nusantara Dalam Aruna dan Lidahnya

“Untuk tahun 2019, alumni diklat BPSDM sudah mencapai 26.270 orang, utamanya yang terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat, anggota DPRD dan juga aparat pemerintah Pusat,” kata Tito.

Untuk diketahui, acara tersebut dihadiri sekitar 500 dari Kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Hadir juga perwakilan dari kementerian dan lembaga lain seperti Kepala BKKBN, BPIP dan Kementerian PAN-RB. (Red)