JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuat kebijakan sementara yakni pelarangan umrah yang berlaku secara internasional, termasuk Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dan menjaga para jamaah dari ancaman Covid-19.
Melihat kebijakan Pemerintah Arab Saudi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memaklumi keputusan tersebut. Pasalnya, penghentian atau penundaan ibadah umrah memiliki urgensi yang sangat baik, yaitu menghindari penyebaran Covid-19.
“Kita harus menghormati dan memahami serta berkerjasama dengan keputusan ini,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya saat dihubungi di Bandung, Jum’at (28/2/2020).
Terkait jamaah yang sudah berangkat, Abdul menyebut, tidak akan ada penanganan (pemeriksaan) khusus terhadap inveksi Covid-19. Terlebih, lanjut dia, di Bandara Internasional sudah ada standar termos scan yang dapat mendeteksi jika ada jamaah yang terjangkit Covid-19.
“Secara logika Saudi belum terdampak sebagai negara yang terkena Corona. Kalau itu China mungkin akan ada penanganan khusus. Kalau di Saudi aman-aman saja mereka berangkat sehat pulang sehat, ya Insyaa Allah,” jelasnya.
Terkait dengan kekecewaan para jamaah yang batal beribadah umrah, Abdul menerangkan, bahwa setiap lapisan masyarakat harus taat kepada pemerintah pusat. Selain itu, dia menitipkan pesan kepada masyarakat agar berserah diri dan berkhusnudzan kepada Allah SWT.
“Jadi ini kita serahkan kepada mekanisme pastur saja yang di atas. Soal pemberhentian, ya, kembalikan niat, umrah itu urusan hamba dengan Allah. Ketika ada sebuah pembatalan antara satu dan lain hal yang yang bukan dari kita adalah kehendak Allah. Allah punya jalan terbaik untuk kita. Tetap khusnudzan tetap berperasangka baik kepada Allah dan kalaupun hari ini tidak jadi berangkat ada waktu yang lain,” tutupnya. (Rnu/Adv)
