JABARNEWS | BEKASI – Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Peno Suyatno mengatakan telah menyiapkan Program dan kegiatan strategis guna mendrongkrak daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui e-smart industri kecil dan menengah (IKM).
Peno Suyatnov mengatakan program tersebut di antaranya pelatihan yang kali ini diikuti 80 IKM dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi agar mampu berdaya saing menghadapi era revolusi industri 4.0 dewasa ini
“Pelatihan ini untuk membangkitkan sektor IKM dalam menciptakan pasar melalui e-smart kita bisa mewujudkannya dengan bisnis online,” ujar Peno, Minggu (01/03/2020).
semetara itu, Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi, dan Promosi pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Muhamad Ridwan mengatakan program e-smart IKM merupakan upaya transfer pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi digital bagi para pelakunya.
Pihaknya menggandeng sejumlah pihak untuk menyukseskan program pelatihan e-smart IKM seperti Direktorat IKM dan Aneka pada Kementerian Perindustrian RI dan Bank Jabar Banten selaku akses permodalan.
Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi juga berkolaborasi dengan platform e-commerce yakni PT Shopee Internasional Indonesia serta Owner Digileaps yang bergerak di sektor manajemen usaha dan pemasaran.
“Selain mengajarkan bagaimana cara memulai bisnis digital pelatihan ini juga melatih peserta mengetahui cara produksi dan pemasarannya,” kata dia.
Ridwan berharap peserta mampu mengadopsi teori-teori yang disampaikan saat pelatihan dan merealisasikannya dengan membuka lapangan pekerjaan baru melalui bisnis digital.
Salah satu peserta Abdullah (36) menilai kegiatan pelatihan ini sebagai upaya positif pemerintah daerah menciptakan industri kecil yang memiliki daya saing di era teknologi serba digital.
“Saya mengapresiasi kegiatan ini, sangat membantu kami. Ke depan saya berharap ada keterlibatan BUMDes agar pelaku IKM di desa seperti kami ini dapat bersinergi dengan BUMDes,” kata Abdul.
Menurut dia sinergi antarpemangku kepentingan dibutuhkan untuk merealisasikan program e-smart IKM agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah yang berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. (Adv)
