JMN Channel


Cabut Bantuan Hukum Pegawai Terkena OTT, Ade Yasin: Biar Jadi Pelajaran

Pegawai tersebut terjaring OTT terkait suap pengurusan izin rumah sakit di Kecamatan Cibungbulang, dan Villa di Kawasan Puncak Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin (Foto: Net)

JABARNEWS | BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor menarik mundur bantuan hukum untuk Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, setelah pejabat eselon III A Pemkab Bogor itu resmi ditetapkan tersangka suap oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat.

Kedua pejabat berinisial IR dan FA tersebut, pada Kamis (5/3/2020) ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dikenakan pasal 12a dan Pasal 12B UU Tipikor dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Baca Juga:

91 ASN Positif COVID-19, 4 Kantor Pelayanan di Pemkab Bogor Ditutup

Bekas Kantor Bupati Sudah Puluhan Tahun Terbengkalai, Pemkab Bogor Janjikan Ini



"Dicabut. Ini harus jadi pelajaran. Ada tiga kasus yang tidak boleh, terorisme, korupsi, dan narkoba," kata Bupati Bogor Ade Yasin, Jumat (6/3/2020)

Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bantuan hukum tidak boleh diberikan kepada ASN yang terlibat masalah tindak pidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme.

Setelah tim dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bogor ditarik mundur, menurutnya dua PNS yang berstatus tersangka suap itu akan didampingi oleh kuasa hukum pribadi.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : OTT KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaga Anti Rausah Bupati Bogor Operasi Tangkap Tangan Dinas PUPR Indramayu Karikatur Mang Jabar Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Kemana Azis Syamsuddin? Hari Ini Ada Jadwal Dengan KPK

Diduga Baiat Teroris, Munarman FPI Diringkus Densus 88

Duh! Maung Bandung Tumbang di Final Leg Pertama Piala Menpora 2021

Ini Tanggapan Menag Terhadap Kasus Joseph Paul Zhang

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi