aqua

Cabut Bantuan Hukum Pegawai Terkena OTT, Ade Yasin: Biar Jadi Pelajaran

Pegawai tersebut terjaring OTT terkait suap pengurusan izin rumah sakit di Kecamatan Cibungbulang, dan Villa di Kawasan Puncak Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin (Foto: Net)

JABARNEWS | BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor menarik mundur bantuan hukum untuk Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, setelah pejabat eselon III A Pemkab Bogor itu resmi ditetapkan tersangka suap oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat.

Kedua pejabat berinisial IR dan FA tersebut, pada Kamis (5/3/2020) ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dikenakan pasal 12a dan Pasal 12B UU Tipikor dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Baca Juga:

Hasil Paripurna DPRD, Istri Sunjaya Jadi Wakil Bupati Cirebon

Penangkapan Wali Kota Cimahi, KPK Juga Amankan Rp425 Juta



"Dicabut. Ini harus jadi pelajaran. Ada tiga kasus yang tidak boleh, terorisme, korupsi, dan narkoba," kata Bupati Bogor Ade Yasin, Jumat (6/3/2020)

Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bantuan hukum tidak boleh diberikan kepada ASN yang terlibat masalah tindak pidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme.

Setelah tim dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bogor ditarik mundur, menurutnya dua PNS yang berstatus tersangka suap itu akan didampingi oleh kuasa hukum pribadi.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : OTT KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaga Anti Rausah Bupati Bogor Operasi Tangkap Tangan Dinas PUPR Indramayu Karikatur Mang Jabar Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna Dikabarkan Kena OTT KPK

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK

KPK Dikabarkan Turut Tangkap Istri Menteri Edhy Prabowo

Menteri Edhy Prabowo Dikabarkan Kena OTT KPK

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi