JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya telah melakukan reses di 4 lokasi Karawang Timur, Kotabaru, Kecamatan Klari Duren, dan Karawang Kota. Dalam reses tersebut Abdul menyoroti berbagai masalah diantaranya kesenjangan ekonomi, tingkat pengangguran dan banjir.
“Tiap titik punya kekhasan masing-masing, saling melengkapi potret terakhir di Kabupaten Karawang terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa kami advokasi kedepannya,” kata Abdul saat dihubungi kantor berita jabarnews.com di Bandung, Senin (9/3/2020).
Menurutnya, masyarakat Karawang sangat paham peran DPRD sebagai wakilnya di pemerintah, sehingga banyak amanat yang harus disampaikan oleh dirinya.
Terkait kebutuhan yang ada di masyarkat, Abdul Hadi mengatakan bahwa sarana dan prasarana ibadah seperti madrasah, majelis ta’lim, dan pondok pesantren kekurangan ruang kelas, halaman serta mushola/masjid. Atas dasar itu, pihaknya akan membantu masyarakat untuk menncatat segala kebutuhannya pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Ini kami fasilitasi supaya mereka nanti bisa mengentrikan sendiri kebutuhan itu ke sistem E-planing yang ada di Pemprov Jabar,” jelasnya.
Di Karawang, lanjut Abdul Hadi, juga ada permasalahan yang mengkhawatirkan yakni perekonomian, dan pengangguran. Maka, ungkap dia, solusinya adalah dengan memperbanyak program-program baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang konsen terkait dengan pengentasan penganguran, dalam hal kewirausahaan.
“Saya kemarin menggandeng institusi-intitusi yang punya konsen di bidang ini, diantaranya bertemu dengan anak-anak muda yang mereka ingin menjadi entrepreneur itu bertemu dengan para pegiat Forum UMKM Digital Kreatif Indonesia,” ucapnya.
“Jadi ini untuk bisa membuat flatform yang bisa menjadi tempat untuk jualan mereka, marketplace itu tidak bisa hanya sekadar bikin Facebook untuk mempromosikannya. Tetapi untuk membuat integrasi diseluruh Indonesia,” tambahnya.
Abdul Hadi mengenalkan komunitas-komunitas dan anak muda Karawang untuk terus berinovasi dan kreatif dalam membuat suatu produk usaha. Dia mengambil contoh seperti bank sampah yang dipadukan dengan pakan ternak.
“Saya merekomendasikan program-program peningkatan perekonomian masyarakat itu diarahkan dengan pembimbingan yang terpadu terkait kewirausahan berbasis digital kreatif,” terangnya.
Tak hanya itu, Abdul Hadi juga memaparkan permasalahan klasik yang sering terjadi di Karawang yakni banjir. Dirinya memyampaikan, bahwa dalam menangani banjir perlu adanya rencana yang terpadu dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) beserta masukan dari Universitas maupun lembaga-lembaga masyarakat yang masih eksis.
Akan tetapi, ucap dia, jika pembiayaannya tidak cukup harus diajukan harus diajukan ke Pemerintah Pusat. Jadi, pihaknya akan mencoba mengkomunikasikannya dengan Komisi V di DPR RI yang memang membidangi infrastruktur.
“Jadi harus kesana, kalau diselesaikan pake duitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang biasanya terlalu sedikit, provinsi juga masif (bisa berhasil, bisa gagal),” ucapnya.
Dalam penanganan banjir, tegas Abdul Hadi, Bupati Karawang beserta stakeholder terkait harus memprioritaskannya serta membuat masterplan atau rencana yang matang dalam menangani persoalan banjir.
“Jadi saya mendorong agar Pemkab Karawang berkerjasama dengan semua stakeholder pembangunan DPR RI maupun DPRD untuk bersama-sama mencari solusi baik teknisnya maupun pembiayaannya,” pungkasnya. (RNU)
