JABARNEWS | BANDUNG – Selama ini, banyak orang beranggapan, dunia politik identik dengan laki-laki. Tapi, sejumlah perempuan hendak mematahkan anggapan itu.
Harus diakui, jumlah politisi perempuan di Indonesia memang masih sedikit dibandingkan laki-laki. Tapi, bukan berarti politisi wanita ini tidak punya suara dan tidak bisa berprestasi.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan kepada perempuan yang akan terjun di dunia politik agar siap berkorban tenaga, waktu maupun perasaan.
Berkorban perasaan yang ia maksud adalah perempuan harus siap menghadapi persaingan dalam dunia politik. Karena, kata dia, persaingan bukan hanya terjadi dengan eksternal partai, tapi juga di internal partai.
“Kalau masuk wilayah politik itu harus siap bersaing, jangan cengeng, harus tebal muka, dan harus berani berkorban. Karena menurut informasi yang diterima, perempuan itu tindak tanduknya dipengaruhi perasaan,” kata Uu saat menghadiri workshop Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Kota Bandung.
Jika perempuan melibatkan perasaan dalam dunia politik, menurutnya, dapat berpotensi menghambat kinerja. Karena dalam dunia politik, menurutnya kritik, saran, dan persaingan adalah hal yang lumrah terjadi.
Di wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri keterwakilan perempuan di ranah politik sudah cukup meningkat. Hal itu nampak dari terpilihnya sejumlah kepala daerah dan anggota DPRD dari kaum perempuan.
“Kalau perempuan sebagai tiang negara, maka negara akan kuat. Hal itu sejalan dengan pemerintah pusat yang menginginkan SDM unggul supaya Indonesia maju,” katanya.
Kendati demikian, menurutnya, ujian yang akan dihadapi oleh perempuan yang berkarier adalah mengesampingkan keluarga atau rumah tangga. Dia mengimbau agar perempuan tetap menyayangi keluarga daripada menyayangi jabatan.
“Anak-anak dan suami jangan dilupakan. Anak-anak tidak hanya butuh uang, tapi juga butuh kasih sayang. Banyak ketika seseorang terjun ke dunia politik namun keluarganya hancur,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KPPI Dwi Septiani Jafar menargetkan 30 persen kursi parlemen diisi oleh kaum perempuan pada 2024 mendatang. Menurutnya keterwakilan perempuan sangat diperlukan untuk bisa memberdayakan perempuan dalam segala bidang.
“Kita harap perempuan mengisi setiap posisi sebanyak 30 persen untuk menjamin setiap kebijakan pemerintah itu memerhatikan perempuan. Perempuan politik harus ada dalam satu barisan untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita,” kata Dwi. (Ara)
