bjb

DPRD Jabar Tolak RUU Omnibus Law

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya saat menyerukan penolakan RUU Omnibus Law di depan para buruh yang menggelar aksi di Gedung Sate, Bandung, Senin (16/3/2020). (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law. Penolakan tersebut sekaligus menyampaikan aspirasi para buruh yang melakukan aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (16/3/2020).

"Kami melakukan evaluasi (RUU Ciptaker) dan menemukan banyak kejanggalan dan ketidakadilan. Maka kami disini menyatakan menolak RUU Omnibus Law lewat ini kami akan kami sampaikan kepada DPR pusat," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya di depan ratusan masa aksi.

Baca Juga:

Pemprov Jabar Raih Predikat Opini WTP Kedelapan Beruntun dari BPK RI

DPRD Jabar Sidak Harga Kebutuhan Bahan Pokok Jelang Ramadhan



Saat ditanya teksnis penolakan RUU tersebut, Abdul Hadi menjelaskan akan membuat Badan Musyawarah untuk mengambil keputusan dari seluruh anggota DPRD Jabar.

"Kami mengusulkan adanya badan musyawarah forum tertinggi kedua setelah paripurna. Semoga disitu sikap ini bisa diambil lengkap dari seluruh keputusan anggota DPRD," jelasnya.
Halaman selanjutnya
Tags : DPRD Jawa Barat Omnibus Law RUU Cipta Kerja Penolakan RUU Abdul Hadi Wijaya Aksi Buruh Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Kinerja BUMD di Jawa Barat Belum Optimal

Dukung WUB, DPRD Jabar Dorong Optimalisasi UPTD Di Jabar

Ineu : Kondisi Lingkungan Berdampak Bagi Bencana Alam di Jabar

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi