Verifikasi Faktual Dewan Pers, Tak Berbanding Lurus Dengan Kesejahteraan Wartawan

Kasmal Hasan, Ahli Hukum Pers

JABARNEWS | BANDUNG - Proses verifikasi faktual yang dilakukan Dewan Pers terhadap media, sampai saat ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan para wartawan.Padahal tujuan awal verifikasi ini dilakukan guna melindungi wartawan yang selama ini masih banyak tidak diperlakukan perusahaan pers sebagai tenaga profesional dengan upah layak.

Hal ini dikemukakan Ahli Hukum Pers Kasmal Hasan SH, MH kepada Jabarnews.com disela Rapat Kerja Daerah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jabar dan seminar “Peluang dan Tantangan Media Siber di Era Digital” di Prama Grand Hotel Prenger, di Bandung, Selasa (17/03/2020).

Baca Juga:

Dewan Pers Akan Terbitkan Surat Edaran Daftar Media Resmi ke Pemda

Ketua Dewan Pers Himbau Media Lakukan Verifikasi



"Karena sampai kini banyak perusahaan pers yang sudah terverifikasi cukup lama, malah terancam tutup. Contoh media cetak Waspada di Sumatera dan Pos Kota terbitan Jakarta, yang karyawan sudah beberapa bulan tidak menerima gaji. Meski mereka tetap ngantor," ujarnya.

Jadi menurut Kasmal, verifikasi faktual itu tetap diperlukan namun bukan jadi suatu yang harus bagi perusahaan pers untuk bisa tetap beroperasi. Selama perusahaan pers itu sudah memiliki badan hukum yang jelas dan terdaftar secara administrasi, sudah cukup untuk bisa menjalankan aktivitas jurnalistik sesuai tugasnya.

"Padahal diadakannya verfikasi faktual itu semula justru untuk melindungi para karyawan perusahaan pers, dalam hal ini para wartawan. Agar wartawan lebih sejahtera karena mereka harus mendapat gaji yang layak dari perusahana pers," ungkapnya.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Kamsul hasan vertikasi faktual perusahaan pers pwi jaya dewan pers SMSI jabar rakerda jabarnews kesejahteraan warrtawan

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi