Dinilai Cacat Hukum, Gubernur Jabar Diminta Tak Melantik Wabup Bekasi

Diketahui meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melayangkan surat kepada DPRD Kabupaten Bekasi untuk tidak melanjutkan ke tahapan pemilihan

Paripurna pemilihan Wakil Bupati Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (18/3/2020). (Foto: Net)

JABARNEWS | BEKASI - Panitia Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi tetap menggelar pemilihan Wakil Bupati Bekasi lewat proses rapat pleno DPRD Kabupaten Bekasi meskipun pemilihan tersebut menuai polemik bahkan dinilai cacat hukum.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta untuk tidak melantik Ahmad Marjuki menjadi Wakil Bupati Bekasi karena pemilihan yang dilakukan tidak berdasarkan regulasi.

Baca Juga:

Terima Delegasi Selangor, Emil Tawarkan One Village One Company

Sakip Award 2018, Jabar Kembali Raih Predikat



"Pemilihan kemarin saya nilai cacat hukum karena tidak sesuai prosedur dan Gubernur Jawa Barat tidak perlu merespon itu," katanya, Senin (23/3/2020).

Robert mengatakan Gubernur Jawa Barat akan disalahkan jika memutuskan melantik Wakil Bupati Bekasi hasil pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi sebab salah satu fungsi gubernur adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota di wilayahnya.

"Gubernur tidak perlu menindaklanjuti hasil paripurna kemarin karena justru nanti dia yang akan disalahkan. Dia harus melihat juga jangan-jangan karena persoalan ini ada pihak yang menggugat dan menempuh jalur hukum. Hal seperti ini harus jadi pertimbangan juga," ungkapnya.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Pemkab Bekasi Wabup Bekasi Gubernur Jabar Ridwan Kamil Mendagri Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Jabar Sabet APPSI Gubernur Awards Di Surabaya

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi