JABARNEWS | JAKARTA – Rencana pemerintah memberlakukan pelarangan mudik lebaran tahun ini membuat sebagian masyarakat sengaja mudik sejak jauh-jauh hari. Beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah dibanjiri pemudik, misalnya Wonogiri, Solo, Purwokerto.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyampaikan bahwa berdasarkan catatan dari beberapa terminal di daerah menunjukkan adanya lonjakan penumpang dari ibu kota.
Budi tidak merinci secara detail mengenai lonjakan penumpang. Namun berdasarkan catatannya lonjakan penumpang terjadi pada tanggal 20-23 Maret 2020 di Wonogiri, Purwokerto, dan Solo. Para pemudik ini umumnya pekerja sektor informal.
“Mapping-nya banyak perantau di Jateng yang sekarang menjadi informal cenderung kembali,” katanya melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Namun, pemerintah pusat belum bisa membendung pemudik karena larangan mudik butuh dasar hukum dan berbagai persiapan. Pemerintah pusat masih memproses kebijakan itu.
Maka untuk sementara, Budi meminta pemerintah daerah secara spontan dan proaktif segera memantau serta melakukan pemeriksaan terhadap pemudik dari Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah daerah diharapkan bisa memetakan para pemudik sembari menyiapkan antisipasi dan pencegahan.
“Antisipasi (Pemda) untuk identifikasi masyarakat yang sudah datang. Siapkan disinfektan boks. Gimana statusnya apakah PDP atau ODP. Mudah-mudahan pemerintah merespons,” ujarnya.
Sementara itu Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengakui potensi perluasan wabah virus corona pada saat mudik lebih tinggi. Ia pun khawatir jika virus corona meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia.
“Karena itu secara tegas kami akan merekomendasikan melarang mudik,” tegasnya, dilansir dari laman Kumparan.com.
Adita melanjutkan, beberapa daerah telah melakukan kegiatan pencegahan virus corona secara swadaya. Upaya seperti ini diharapkan mampu menekan perluasan COVID-19.
“Saat ini karena belum ada larangan tegas sehingga ada yang mudik lebih awal, namun kepala daerah, lurah sampai desa screening. Jadi ini satu hal yang baik dan dilakukan sama-sama,” tuturnya.
Langkah cepat dari pemerintah daerah seperti itu diperlukan karena belum adanya larangan mudik secara resmi.
“Memutuskan suatu larangan formal butuh waktu, tapi kami komunikasi terus dengan pemda agar antisipasi limpahan pemudik di awal ini mudah-mudahan bisa menekan angka ODP (Orang Dalam Pemantauan) yang harus karantina mandiri,” katanya. (Red)
