JABARNEWS | BANDUNG – Pengamat Keamanan Nasional menyebut, dengan semakin meluasnya penyebaran wabah Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia sangat berdampak pada kondisi kehidupan sosial dan ekonomi serta menjadi ancaman bagi keamanan nasional khususnya human security.
Menurutnya, pemerintah bertanggung jawab penuh atas pemenuhan rasa aman bagi warga negara. Pasalnya, masalah keamanan nasional tidak hanya dapat dipersepsikan sebagai adanya ancaman militer, tetapi didalamnya juga ada ancaman nir-militer.
“Pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan negara saat ini memang telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19, mulai dari ditetapkannya wabah ini sebagai bagian dari bencana nasional, diterapkannya kebijakan work from home untuk beberapa sektor pekerjaan, social distancing, hingga menambah jumlah tempat isolasi pasien positif Covid-19, dan lain sebagainya,” kata Kepala Pusat Studi Keamanan Nasional dan Global Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi dalam keterangannya, Rabu (1/4/2020).
“Akan tetapi kondisi itu ternyata belum mampu menekan secara signifikan angka penularan, sehingga banyak pihak mendorong adanya kebijakan lockdown,” tambahnya.
Berkenaan dengan lockdown, Yusa menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan pilihan yang sulit di tengah adanya kemungkinan keterbatasan anggaran negara untuk memberikan dana jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, atau mungkin juga menjadi pilihan sulit bagi perusahaan atau industri skala kecil. Tetapi, lanjut dia, lockdown juga menjadi salah satu opsi yang rasional yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah.
“Lockdown oleh pemerintah dapat dilakukan dengan mendasarkan pada tugas negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Meski lockdown dirasa berat tetapi langkah ini bisa menjadi langkah baik bila berkaca kepada keberhasilan beberapa negara yang menerapkannya untuk menekan penyebaran Covid-19,” jelasnya.
Yusa menyebut, dengan mengambil kebijakan lockdown dapat meringankan beban negara serta pemerintah juga dapat membuat ajakan kepada private sector untuk mendukung kebijakan lockdown, dengan memberikan kompensasi bagi karyawannya yang tidak bekerja ataupun memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan kata lain dalam menangani masalah keamanan penyebaran Covid ini diperlukan sinergi antar lembaga,” tutupnya. (RNU)
